Jakarta, MINA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Keuangan untuk melakukan mitigasi secepatnya terkait penyebab bocornya enam juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Dari sekitar enam juta data yang bocor tersebut, terdapat pula nama Presiden Jokowi dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya sudah perintahkan Kominfo, BSSN maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya.” kata Jokowi, Kamis (19/9).
Jokowi mengeklaim, kebocoran data ini nyatanya tak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga di negara lain.
Baca Juga: Cinta dan Perjuangan Pembebasan Masjid Al-Aqsa Harus Didasari Keilmuan
Sebelumnya, DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan, pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut lantaran masih dilakukan pendalaman.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Lewat Wakaf & Zakat Run 2024, Masyarakat Diajak Berolahraga Sambil Beramal
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur