Kaba : Perlu Dialog dengan Negara-negara yang Ingin Keluar dari Mahkamah Pidana Internasional

Dakar, 24 Muharram 1438/25 Oktober 2016 (MINA) – Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada Senin (24/10) mendesak negara-negara anggota untuk mencari kesepakatan dengan negara-negara Afrika yang kritis.

“Hari ini ada kebutuhan besar untuk keadilan universal,” kata Sidiki Kaba, presiden majelis negara penandatangan perjanjian berdirinya ICC.

Kaba yang juga Menteri Kehakiman Senegal itu mengatakan kepada wartawan di Dakar, perlu untuk terlibat dalam dialog dengan negara-negara yang ingin meninggalkan ICC.

“Untuk itu kita harus mendengarkan keprihatinan mereka, tudingan dan kritik mereka,” katanya. Demikian Modern Ghana memberitakan yang dikutip MINA.

Pengumuman rencana keluarnya Afrika Selatan dari ICC pada Jumat pekan lalu merupakan pukulan berat bagi pengadilan internasional yang dibentuk untuk mengadili pelaku kejahatan terburuk di dunia tersebut.

Pemerintah Afrika Selatan mengambil keputusan itu setelah terjadi perselisihan setahun lalu ketika Presiden Sudan Omar Al-Bashir mengunjungi negara itu untuk pertemuan puncak Uni Afrika, meskipun ada surat perintah penangkapan dari ICC atas tuduhan kejahatan perang.

Dan awal bulan ini, anggota parlemen Burundi juga memilih untuk menarik diri dari ICC.

Organisasi hak asasi menuding pemerintah Burundi berusaha untuk menyembunyikan pelanggarannya dari mata dunia.

Namibia dan Kenya juga telah menunjukkan kemungkinan akan meninggalkan ICC.

ICC telah sering dituduh bersikap bias terhadap para pemimpin negara-negara Afrika.

Kaba mengatakan kepada wartawan bahwa setiap permintaan penarikan diri dari negara anggota, secara resmi akan berlaku setelah satu tahun kemudian.

Dia mendesak para anggota ICC untuk mempertimbangkan kembali langkah tersebut dan memberikan kesempatan untuk dialog.

Kaba menambahkan bahwa sidang umum pada bulan November nanti akan menjadi forum yang baik untuk menemukan “konsensus dinamis”. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)