Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KABINET BARU MESIR DILANTIK PASCA JATUHNYA MURSI

Admin - Selasa, 16 Juli 2013 - 22:56 WIB

Selasa, 16 Juli 2013 - 22:56 WIB

530 Views ㅤ

Kairo, 9 Ramadhan 1434/17 Juli 2013 (MINA) – Presiden interim Mesir Adly Mansour telah disumpah dalam pemerintahan pertama negara itu sejak penggulingan Presiden Muhammad Mursi dua pekan lalu.

Menurut laporan dari Press Tv dan dikutip oleh Kantor Berita Mi’raj News Agency (MINA), ekonom liberal Hazem el-Beblawi mengambil sumpahnya sebelum tentara yang ditunjuk untuk memimpin kabinet interim disumpah sebagai perdana menteri baru.

Dalam pemerintahan interim, Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, yang memimpin kudeta terhadap Mursi sebagai presiden yang sah, memegang jabatan deputi utama perdana menteri, sementara ia tetap mempertahankan portofolio pembelaannya.

Baca Juga: Warga Palestina Bebas setelah 42 Tahun Mendekam di Penjara Suriah

Nabil Fahmy, yang menjabat sebagai duta besar Mesir untuk Washington periode 1999-2008, memegang jabatan sebagai menteri luar negeri. Sementara itu mantan mentri dalam negeri era Mursi, Mohammed Ibrahim, tetap menjabat sebagai menteri dalam negeri.

Ada tiga menteri perempuan dalam kabinet baru Mesir, termasuk Menteri Kesehatan Maha el-Rabat.

Ikhwanul Muslimin, yang sebelumnya telah menolak tawaran rekonsiliasi pemerintah, menolak untuk mengakui kabinet baru dan menyebutnya sebagai kabinet yang “tidak sah”.

“Ini adalah pemerintahan yang tidak sah, seorang perdana menteri tidak sah, kabinet tidak sah. Kami tidak mengakuinya siapa pun di dalamnya. Kita bahkan tidak mengakui otoritas mereka sebagai wakil dari pemerintah,” kata juru bicara Ikhwanul Muslimin Gehad el-Haddad.

Baca Juga: Faksi-Faksi Palestina di Suriah Bentuk Badan Aksi Nasional Bersama

Ikhwanul Muslimin telah mengerahkan aksi massa terhadap apa yang mereka sebut kudeta militer terhadap pemerintah Mursi yang terpilih secara demokratis, dan menuntut pengembalian presiden yang sah.

“Kami tidak akan melihat rekonsiliasi nasional kecuali itu atas dasar akhir dari kudeta militer,” pejabat senior Ikhwanul Muslimin, Mohamed el-Beltagi mengatakan kepada wartawan, Selasa(16/7).

“Beblawi, atau siapa pun dari pemerintah kudeta, tidak menawarkan kita posisi apapun di pemerintahan, dan jika mereka melakukannya, kita pun akan menolak,” tegasnya.

Setidaknya 100 orang tewas dalam gelombang protes yang tak kunjung usai antara pendukung Mursi, oposisi, dan pasukan keamanan sejak presiden digulingkan oleh militer pada 3 Juli. (T/P05/R2).

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

Mi’raj News Agency (MINA)

Rekomendasi untuk Anda