Kadin Dorong Revitalisasi Kebijakan Pendidikan Menengah, Tinggi dan Lanjutan

Jakarta, 19 Muharram 1438/20 Oktober 2016 (MINA) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pengembangan pendidikan sumber daya manusia masih sangat memprihatinkan di semua jenjang, baik jenjang pendidikan dasar-menengah, tinggi dan lanjutannya.

“Berbagai masalah yang mendera dalam sektor pendidikan kita, ada pada tataran kelembagaan, regulasi yang mengaturnya, sistem yang masih kaku, dan lemahnya komitmen para pelaku dan peserta pendidikan di Indonesia dalam pembangunannya,” kata Ketua Komite Tetap Kebijakan Pendidikan Kadin Asdi Narang dalam acara Focus Group Discussion Series, di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (20/10).

Menurut Asdi, hal itulah yang mengakibatkan pembangunan bangsa dan negara berjalan lambat dan tidak mencapai hasil yang diinginkan.

Padahal, lanjutnya, Indonesia akan menikmati bonus demografi dari tahun 2012-2035, yang usia produktifnya jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.

“Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif yang besar harus dimanfaatkan dengan baik dan dioptimalkan sebagai modal pembangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembenahan sektor pendidikan menjadi urgen dan mendesak untuk segera dilakukan perbaikan secara bertahap agar modal bonus demografi menjadi berkah untuk Indonesia,” paparnya.

Ia mengaku, saat ini pihaknya tengah berinisiasi untuk melakukan kajian permasalahan di sektor pendidikan tingkat dasar-menengah, tinggi dan lanjutan.

“Kami akan menetapkan permasalahannya seperti apa untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kita juga akan menyusun rekomendasi kepada pihak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya bagi perbaikan sektor pendidikan di Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, Asdi menyebutkan permasalahan pendidikan menengah yang ada di Indonesia di antaranya adalah: 1. Pemerataan Pendidikan, baik secara geografis maupun jumlah serapan peserta didik, 2. Pengembangan kurikulum pendidikan menengah yang tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja, 3. Ketidakseimbangan antara lulusan pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja di industri, dan 3. Sarana dan prasarana pendidikan menengah yang belum memadai dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia.