Kalimantan Masuk Lima Besar Kasus Karhutla

Jakarta, MINA – Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas , tidak menyangkal bahwa Kalimantan Timur masih berada pada peringkat kelima dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 4.430 hektar dari 34 provinsi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Agus saat konferensi pers mengenai Potensi Ancama Bencana di ruang serbaguna Dr. Sutopo Purwo Nugroho, Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (30/8).

Sedangkan peringkat pertama kasus adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total luas 71.712 hektar berdasarkan data per Juli 2019. Hal itu menjadi kajian yang akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan tentunya pemerintah daerah dan segala unsur yang terkait.

Menurut pemantauan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) melalui satelit, jumlah titik hotspot yang muncul di beberapa wilayah Kalimantan bukan selalu merupakan kebakaran hutan.

Sedangkan perkiraan musim kemarau yang akan berakhir lebih lama dari tahun sebelumnya merupakan dampak dari fenomena El Nino. Hal tersebut tentunya sekaligus menjadi faktor banyaknya titik hotspot yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia.

“Hotspot bukan berarti kebakaran hutan dan lahan. Harus dipantau data hotspot selama 3 hari dan dilihat apakah ada tampilan asap di citra satelitnya untuk bisa menyimpulkan apakah itu kebakaran besar atau tidak. El Nino menjadi faktor penyebab meluasnya hotspot yang seperti terjadi sekarang ini,” ujar Indah Prasasti, Peneliti Penginderaan Jauh LAPAN.

Dari hasil pertemuan Tim Intelijen Bencana BNPB, dapat disimpulkan potensi ancaman bencana di Kalimantan Timur ini berada pada level rendah hingga sedang, yang mana hal itu bisa menjadi besar apabila tata kelola ruang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan ditambah tentang perilaku manusianya.

“Perilaku manusia harus diatur untuk keberlangsungan masa depan anak cucu kita. Kalimantan Timur kanvasnya sudah bagus, tinggal bagaimana kita mengatur dan mengelola tata ruangnya,” kata Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)