Kanada Berlakukan Sanksi Terhadap Jenderal Myanmar

Militer Myanmar (AFP/Getty Images)

Ottawa, MINA  – Pemerintah Kanada memberlakukan sanksi terhadap seorang jenderal militer Myanmar berdasarkan Undang-undang Hak Asasi Manusia negara itu yang baru, Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland mengatakan pada hari Jumat (16/2/2018).

Mayor Jenderal Maung Maung Soe menjadi sasaran sanksi di bawah Undang-Undang Keadilan untuk Korban Tindak Pidana karena perannya dalam tindakan keras brutal terhadap minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, kata Freeland.

“Apa yang telah dilakukan terhadap Rohingya adalah pembersihan etnis,” kata menteri tersebut kepada CBC, yang dikutip MINA.

“Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan,” lanjutnya.

Pernyataan menambahkan, Maung Maung Soe bertanggung jawab pelanggaran berat hak asasi manusia yang diakui secara internasional yang dilakukan terhadap individu-individu di Myanmar.

“Sanksi berupa pembekuan aset individu di Kanada dan larangan masuk ke Kanada berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Imigrasi dan Pengungsi,” lanjut pernyataan.

Tindakan keras oleh pasukan militer dan keamanan Myanmar, bersama dengan kelompok-kelompok Budha, disebut PBB sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis.”

Tindakan telah memaksa lebih dari 688.000 orang Rohingya meninggalkan Myanmar, untuk mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh.

Para pemimpin militer dan sipil Myanmar memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia semua orang dan mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman ini harus diperhitungkan, tambah Menlu Kanada Chrystia Freeland.

“Saya pikir ini penting terutama bagi pimpinan militer di Myanmar untuk memahami bahwa mata dunia melihat mereka, dan bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh dunia atas tindakan mereka, dan ini benar-benar harus dihentikan,” imbuhnya. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)