Kanselir Jerman: Islam Sejalan Dengan Konstitusi Jerman

Berlin, 13 Rajab 1437/21 April 2016 (MINA) – Kanselir Jerman Angela Merkel menolak klaim dari organisasi Alternatif Anti Asing untuk Jerman (AFD) bahwa Islam tidak sejalan dengan konstitusi bangsa dan bisa membahayakan bagi negara.

“Di Jerman, kebebasan beribadah dijamin oleh konstitusi dan itu berlaku pula bagi umat Islam di negara kita,” ujar Merkel pada konferensi pers di Berlin dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), demikian laporan International Islamic News Agency (IINA) dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pada kesempatan itu, Merkel mengatakan bahwa para pemimpin Muslim di Jerman juga menolak klaim dari AFD bahwa Islam tidak sesuai dengan pandangan konstitusi yang dipromosikan di bawah rezim Hitler.

“Sebagian besar Muslim mempraktekkan agama mereka di sini dalam rangka menjalankan konstitusi negara,” kata Merkel.

“Jika hal itu tidak terjadi, maka pihak keamanan akan memutuskan untuk menempatkan mereka di bawah pengawasan,” katanya.

Sebelumnya, awal pekan ini, AFD meminta Merkel untuk melarang wanita Muslim memakai burqa di Jerman, dan menyebutnya sebagai ancaman Islamisasi di negara itu.

Namun, Ketua Dewan Pusat Muslim Jerman, Aiman Mazyek mengatakan bahwa untuk pertama kalinya sejak Hitler tumbang, ada pihak yang berusaha untuk mendiskreditkan komunitas agama dan mengancam keberadaannya.

Berbicara pada konferensi pemerintah, juru bicara Merkel, Steffen Seibert mengatakan berulang kali dan menekankan bahwa sudah jelas tidak diragukan lagi Islam telah menjadi bagian dari Jerman.

Pada saat yang sama, Anggota Partai Demokrat Kristen (CDU) dan sekutu-sekutunya berbasis Bavaria mengecam pernyataan AFD dan partai-partai politik Jerman yang berada di belakangnya.

“AFD telah menjadi lebih radikal,” kata Franz Josef Jung, juru bicara CDU kepada Harian Die Welt.

Sementara di lain pihak, Walikota Bremen Carsten Sieling mengatakan kepada Harian DPA bahwa pernyataan anti-Islam dari AFD sangat berbahaya dan bertujuan untuk memecah belah bangsa. (T/P011/05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)