Ramallah, MINA – Pos-pos pemeriksaan di Tepi Barat yang diduduki ditutup pada Selasa (29/10) sebagai akibat dari pemogokan yang dilakukan oleh para karyawan Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan Israel menyusul perselisihan tentang pembayaran upah.
Departemen Keuangan Israel telah memutuskan untuk mengurangi upah ratusan staf militer, utusan serta duta besar Kementerian Luar Negeri. Namun krisis memburuk sebagai akibat dari keputusan untuk memutakhirkan putusan dan tidak membayar biaya yang terutang antara Januari-September 2019, MEMO melaporkan.
“Departemen Keuangan bertindak secara sepihak dan memberlakukan kondisi yang tidak dapat diterima pada kami,” kata Kepala Departemen Pertahanan Sasson Peretz dan Dana Benvenisti dari staf Kementerian Luar Negeri, demikian dikutip dari Jerusalem Post.
Pemogokan itu akan membuat hingga 100.000 pekerja Palestina tidak dapat mengakses pekerjaan mereka di Israel.
Baca Juga: Pemukim Ilegal Israel Berulah di Tepi Barat, Palestina Minta Dunia Bertindak
Pada bulan Juli, Haaretz melaporkan, Kementerian Luar Negeri Israel menghadapi kekurangan anggaran 350 juta shekel (100 juta dolar AS), yang menyebabkan beberapa acara nasional utama dibatalkan.
Surat kabar itu juga melaporkan, Kementerian Luar Negeri telah menderita pemotongan anggaran yang parah dalam beberapa tahun terakhir terutama karena Kementerian Urusan Strategis mengubah dana menjadi pertempuran melawan gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS). (T/NSD/Ast/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: 66 Anak Gaza Wafat Akibat Gizi Buruk di Tengah Blokade Israel
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur