Kashmir Mulai Pemilu Pertama Sejak Status Khususnya Dicabut

Srinagar, MINA – Fase pertama pemilihan umum sipil lokal telah dibuka di Kashmir yang dikelola India, Sabtu (28/11) di tengah penjagaan keamanan yang ketat.

Ini adalah pemilihan umum pertama di wilayah yang disengketakan ini sejak Pemerintah New Delhi mencabut status khususnya tahun lalu.

Hampir enam juta pemilih di 20 distrik di wilayah yang disengketakan itu memenuhi syarat untuk memilih 280 anggota Dewan Pembangunan Distrik dalam proses delapan fase yang dimulai pada Sabtu (28/11) dan berakhir pada 19 Desember, Al Jazeera melaporkan.

Pihak berwenang mengerahkan puluhan ribu tentara tambahan di wilayah yang sudah sangat termiliterisasi untuk menjaga pemungutan suara. Pasukan pemerintah memasang kawat silet dan memasang barikade baja di jalan-jalan di sekitar 2.146 TPS yang didirikan untuk tahap pertama.

Partai-partai pro-India di kawasan itu baru-baru ini membentuk koalisi, yang disebut Aliansi Gupkar, yang telah berkampanye agar status khusus kawasan itu dipulihkan.

Banyak kandidat lokal menuduh polisi menggunakan masalah keamanan sebagai “alasan untuk melecehkan mereka”.

Partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi juga berkampanye sengit untuk pemilihan di wilayah mayoritas Muslim itu dalam upaya menggantikan partai lokal Kashmir pro-India.

“Partai-partai yang bergandengan tangan di bawah Aliansi Gupkar ternyata korup. Partai kami memberikan keadilan. Orang-orang telah memahami ini dan sekarang mengikuti kami,” kata Mohammad Ismail, seorang kandidat BJP.

Pemerintah India mengatakan, pemungutan suara adalah latihan akar rumput yang penting untuk meningkatkan pembangunan dan mengatasi masalah sipil.

Komisioner Pemilu KK Sharma mengimbau warga untuk memberikan suara mereka dan “berpartisipasi dalam festival demokrasi terbesar.”

Anggota terpilih tidak akan memiliki kekuasaan legislatif dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Banyak warga Kashmir mengatakan, mereka bertekad untuk membuat suara mereka didengar.

“Kami telah merencanakan untuk memboikot pemilu, tetapi setelah Aliansi Gupkar dibentuk, hal itu memaksa kami untuk memikirkan kembali. Kami memutuskan bahwa kami akan memberikan suara kami untuk menjauhkan BJP,” kata penduduk bernama Ghulam Nabi. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)