Kasus All England, Menpora dan KOI Protes kepada BWF

Jakarta, MINA – Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan OIahraga Zainudin Amali bersama Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari melayangkan protes keras kepada BWF (Federasi Bulutangkis Internasional) yang dianggap tidak profesional, tidak transparan, dan diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Menpora Zainudin Amali pada sesi konferensi pers terkait perkembangan ditarik mundurnya tim badminton Indonesia dari All England 2021 pada Jumat (19/3) siang.

“Posisi pemerintah menyayangkan, prihatin, dan mengecam kejadian ini. Kami mendorong federasi nasional, PBSI, untuk meminta klarifikasi kepada BWF dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi,” ucap Menpora.

Zainudin Amali juga menegaskan bantuan kepada Komite Olimpiade Indoensia, pihak Kemenpora juga sudah berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

“Kami meminta informasi terbuka semua secara transparan serta perlakuan yang fair atas apa yang telah dialami oleh tim bulutangkis Indonesia,” katanya.

Menpora lalu menyinggung soal perlakuan tidak profesional dari panitia penyelenggara yang tidak hanya mengusir para pemain Indonesia dari venue pertandingan tetapi juga disuruh berjalan kaki dan bahkan dilarang naik lift di hotel.

“Naik lift pun dilarang. Ini laporan langsung dari teman-teman di sana. Ini kan sesuatu yang diskriminatif, kami sangat kecewa dan BWF tidak boleh buang badan,” tuturnya.

“BWF tidak profesional, kemudian BWF tidak transparan, dan BWF diskriminatif. Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu,” ucap Menpora.

Selain itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, kecewa dengan sikap BWF yang tidak bertanggung jawab soal dipaksa mundurnya tim Indonesia dari All England 2021.

“Kami dengan ini memberikan pernyataan sangat tegas kepada BWF agar tidak melempar tanggung jawab ke Pemerintah Inggris. Kami sudah melayangkan surat kepada BWF dan NOC Inggris,” ucap Okto.

“Kepada BWF sifatnya protes, lalu NOC untuk meminta dukungan agar kita tidak di-Fait Accompli (menuruti kehendak tanpa bisa menolak) atas kepentingan BWF,” katanya.

“Karena yang melaksanakan kegiatan bukan Pemerintah Inggris, tetapi panitia pelaksana All England,” ucap Okto menambahkan.

Lebih lanjut, Raja Sapta Oktohari menyampaikan bahwa BWF harus bertanggung jawab penuh mengenai permasalahan ini.

Sebagaimana yang telah disampaikan, KOI dan pihak-pihak terkait akan terus memperjuangkan keadilan atas perlakuan yang diterima tim Indonesia. (L/R11/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)