KBRI KAIRO SERU MEDIA HATI-HATI DALAM PEMBERITAAN MESIR

Kairo, 16 Syawal 1434/23 Agustus 2013 (MINA) – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo menyeru warga Indonesia untuk dapat menyikapi kondisi politik dan keamanan Mesir saat ini secara obyektif, dan agar media-media memberitakan kondisi Mesir secara lengkap dan berimbang dengan melihat berbagai sisi.

“Hal ini khususnya untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan rakyat Indonesia dengan pemerintah dan rakyat Mesir yang telah sekian lama terjalin,” kata Kepala Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial Budaya KBRI Kairo, Dahlia Kusuma Dewi dalam rilis resmi yang diterima MINA (Mi’raj News Agency), Kamis (22/8).

Dahlia menyatakan hubungan baik kedua negara itu pada gilirannya menjadi bagian dari elemen perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Mesir, tidak hanya oleh KBRI Cairo, namun juga oleh Pemerintah Mesir.

Dahlia juga menyatakan bahwa KBRI Kairo menyayangkan pemberitaan di salah satu media online di Indonesia yang menggambarkan adanya sniper yang diarahkan ke Kantor KBRI Kairo, dengan memuat foto yang sama sekali bukan foto di lokasi kantor pusat mau pun konsuler KBRI Kairo.

“Perlu kami luruskan bahwa tidak ada sniper yang mengarah kepada Kantor KBRI atau pun tindakan represif tertentu dari pemerintah Mesir yang dilancarkan kepada Warga Negara Indonesia,” tambahnya.

Mesir bergejolak

Pasca penggulingan pemerintahan sah Mesir 3 Juli 2013 oleh militer, kondisi politik dan keamanan di negara itu mengalami gejolak ‘panas’ yang ditunjukkan dengan adanya sejumlah aksi pembubaran paksa pihak keamanan terhadap demonstran yang melakukan unjuk rasa damai di hampir seluruh daerah di Kairo.

Para pendemo yang melakukan aksi duduk bersama menolak kudeta yang dilakukan militer di bawah Jenderal Abdul Fatah As-Sisi terhadap presiden sah yang terpilih secara demokrasi pada 2012 lalu.

Menjabat selama setahun, Mursi digulingkan oposisi yang merasa tidak puas dengan sistem pemerintahan yang Mursi coba terapkan. Akibatnya, penentang Mursi melakukan aksi demo menentang pemerintah sah pada Juni 2013 lalu yang disusul kudeta dan penangkapan Mursi yang hingga hari ini belum diketahui keberadaannya.

Serangan aparat keamanan terhadap demonstran saat aksi pembubaran paksa disebut banyak pihak sebagai pembantaian massal, karena beredar bukti video yang meyakinkan terkait kehadiran sniper dan militer yang menembaki demonstran, di mana hingga saat ini ribuan nyawa melayang karenanya.

Aksi yang dikecam dunia internasional ini tidak digubris pemerintah sementra Mesir yang dibentuk setelah Mursi digulingkan. Malah, pemerintah terlihat fokus pada pembuatan pasal-pasal baru buatan mereka sebelum enam bulan ke depan dilakukan pemilu presiden kembali.

Mesir kembali memanas setelah kejaksaan agung membebaskan mantan presiden Husni Mubarak dari dugaan korupsi yang sedang dijalaninya.

Namun, mantan rezim presiden yang memerintah Mesir puluhan tahun ini belum terbebas dari dakwaan bahwa dirinya bertanggung jawab terhadap pembunuhan hampir 800 demonstran dalam revolusi 2011 yang berusaha menggulingkannya, oleh karena presiden yang mempunyai hubungan dekat dengan AS dan Israel ini masih berstatus sebagai tahanan rumah.

Banyak pihak berkeyakinan setelah pembebasan Mubarak ini, Mesir akan kembali ke dalam rezim yang dipimpin Mubarak di bawah militer saat ini, seperti dulu.

“Jika ini terjadi, maka revolusi 2011 lalu akan terulang lagi, di mana seluruh rakyat, dari semua organisasi dan partai yang berbeda, akan bersatu dan melakukan kampanye melawan hal itu,” kata koresponden MINA yang sampai saat ini masih terus meliput di Kairo. (T/P03/P02)

Mi’raj News Agency (MINA)