KDPM-MUI Gelar Rakornas Bahas Islam Wasathiyah

Jakarta, 13 Syaban 138/10 Mei 2017 (MINA) – Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (KDPM-MUI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang bertemakan “Dakwah Islam Wasathiyah Sebagai Solusi Perdamaian Umat”, 8-10 Mei 2017.

Kegiatan yang mengundang beberapa perwakilan MUI provinsi ini, juga dihadiri oleh Wakapolri Komjen Syafruddin dan Presiden Direktur Axa Mandiri Jean Philippe Louis. Rapat tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua MPR, Dr Zulkifli Hasan.

Ketua Umum MUI, KH Maruf Amin dalam sambutannya mengatakan dakwah wasathiyah dapat menyatukan berbagai suku bangsa dan mazhab di Indonesia dan sudah dilakukan oleh Wali Songo.

“Dakwah wasathiyah adalah solusi yang tepat dalam keberagaman yang ada di Indonesia dan sudah dilakukan oleh Wali Songo, di antara cirinya adalah dilakukan dengan santun, tidak keras kaya Rasulullah dahulu” kata Kyai Maruf, seperti dilaporkan laman MUI dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Syafrudin, yang mewakili Kapolri Jendral Tito Karnavia menjelaskan bahwa Indonesia yang bhineka ini sangat mungkin terjadi perpecahan, karena begitu beragamnya suku, bangsa, dan pemahaman. Namun yang harus dikedepankan adalah bagaimana kita mengatasi hal tersebut. “Indonesia sangat mungkin terpecah, tetapi para pemuda di negeri ini sudah mendeklarasikan suatu parameter kesatuan, bertanah air satu tanah air Indonesia dalam sumpah pemuda” tegas Syafrudin.

Sebelum membuka rakornas, Ketua MPR menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang salah satunya adalah Pilar Pancasila. Dzulkifli mengatakan umat Islam sering dituduh tidak Pancasila, tidak demokrasi hanya karena tegas dengan amar makruf, nahi munkar. “Umat Islam belakangan ini sering dituduh tidak Pancasila jika tegas terhadap miras, padahal dalam nilai Pancasila itu terdapat nilai keimanan dan ketaqawaan” pungkas Dzulkifli.

Pembukaan Rakornas 2017 Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI ini ditutup oleh dengan pembacaan doa oleh KH Abdussomad Buchori. (T/R13/P2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)