Kelompok HAM: China Hapus Istilah Agama dan Budaya Uighur

Beijing, MINA – Kelompok hak asasi manusia (HAM), Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan laporan terbaru yang menyebut China secara sistematis telah mengubah nama ratusan desa yang memiliki makna agama, sejarah, atau budaya bagi warga Uighur menjadi nama yang selaras dengan ideologi Partai Komunis Tiongkok.

Al Jazeera mengabarkan, HRW bekerja sama dengan organisasi advokasi Norwegia Uyghur Hjelp, mengatakan, mereka mengidentifikasi 630 desa di wilayah barat Xinjiang yang namanya telah diubah.

Kelompok HAM tersebut membandingkan nama-nama desa itu dari data tahun 2009 dengan data 2023 di situs web Biro Statistik Nasional Tiongkok. Nama pengganti yang paling umum adalah Happiness, Unity, dan Harmony.

“Pihak berwenang Tiongkok telah mengubah ratusan nama desa di Xinjiang, dari nama yang bermakna bagi Uighur menjadi nama yang mencerminkan propaganda pemerintah,” kata penjabat direktur Tiongkok di Human Rights Watch, Maya Wang dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan tersebut pada Rabu (19/6).

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

“Perubahan nama ini tampaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk menghapus ekspresi budaya dan agama orang Uighur,” lanjut Wang.

Kebijakan Tiongkok di Xinjiang menarik perhatian internasional pada tahun 2018 ketika PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta warga Uighur yang sebagian besar beragama Islam ditahan di jaringan pusat pendidikan ulang.

Laporan terbaru Human Rights Watch (HRW) mengatakan, sebagian besar perubahan nama desa terjadi antara tahun 2017 dan 2019, puncak tindakan keras pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uighur.

HRW memastikan referensi ke sejarah Uighur, termasuk nama kerajaan, republik, dan pemimpin lokal sebelum Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada tahun 1949, telah dihapus.

Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza

Nama desa yang mengandung istilah yang merujuk pada praktik budaya Uighur, seperti mazar (kuil), dan dutar (kecapi berdawai dua) pun diubah, menurut HRW.[]

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka