London, MINA – Kelompok Hak Asasi Manusia Myanmar yang berbasis di London (BHRN) pada Rabu (27/3) meminta militer Myanmar untuk segera menghentikan operasi di wilayah sipil negara bagian Rakhine.
Dalam sebuah pernyataan yang dilontarkan Direktur Eksekutif BHRN, Kyaw Win mengatakan, sikap militer Myanmar membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kepedulian terhadap kehidupan manusia atau keselamatan warga sipil.
“Ini terutama berlaku untuk minoritas di negara itu, etnis Rakhine dan Rohingya yang tinggal di negara bagian Rakhine adalah bukti dari pengabaian yang tidak manusiawi ini,” katanya seperti dilaporkan Anadolu Agency (AA), Kamis (28/3).
Win juga meminta komunitas internasional untuk mendesak agar Myanmar memulai gencatan senjata dengan Tentara Arakan untuk melindungi warga sipil dari konflik berkepanjangan di wilayah itu.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Selamat dari Pemakzulan
Menurut data yang dihimpun BHRN, pada 2018 saja, hampir 20 ribu warga Rakhine telah mengungsi tanpa akses bantuan yang sangat dibutuhkan. Hal ini menjadi sesuatu yang patut diperhatikan tentang pentingnya gencatan senjata dalam waktu dekat.
BHRN beroperasi di seluruh Myanmar dan bekerja untuk hak asasi manusia, hak minoritas dan kebebasan beragama, menurut informasi dari situs webnya.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai wilayah yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat tajam sejak belasan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada 2012 lalu.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya, sebagian besar wanita dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan penumpasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017. (T/R06/RS3)
Baca Juga: Jumat Pagi Sinagog Yahudi di Meulbourne Terbakar
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur