Kelompok Parlemen Inggris Desak Boikot Produk Permukiman Ilegal

London, MINA – Ketua Kelompok Parlemen Inggris-Palestina (APPG) mendesak pemerintah Inggris untuk “membela hukum internasional” dengan melarang semua impor dari permukiman ilegal Israel.

Julie Elliot, anggota oposisi utama Partai Buruh Inggris dan salah satu dari dua wakil ketua baru, juga mengatakan Inggris harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Arab News melaporkan. Selasa (27/10)

Dalam sebuah pesan yang dirilis secara online untuk menandai pemilihannya ke APPG, dia mengatakan, “Sudah waktunya pemerintah Inggris membela hukum internasional, mencari tindakan terhadap produk dari pemukiman, dan bergerak membantu mengakhiri blokade di Gaza, yang telah membawa penderitaan yang begitu mengerikan.”

“Sudah waktunya pemerintah Inggris mengakui Palestina. Sekarang waktunya,” ujarnya.

Baroness Sayeeda Warsi, ketua baru lainnya dan mantan ketua bersama dari Partai Konservatif yang berkuasa, mengatakan, “Hak-hak Palestina harus terus diutamakan di Parlemen Inggris. Sangat penting bagi kami untuk terus menekan pemerintah Inggris agar bertindak mengakhiri pendudukan dan membela hukum internasional”

APPG adalah kelompok dalam politik Inggris yang berkumpul di seluruh lini partai yang bertemu untuk membahas, berkampanye dan mempromosikan masalah tertentu.

Mereka seringkali menjadi bagian efektif dari kampanye parlementer yang lebih luas.

Chris Doyle, direktur Council for Arab-British Understanding, menyambut baik terpilihnya Elliot dan Warsi sebagai co-chair baru APPG.

“Mereka adalah dua politisi yang memahami masalah Palestina, dan sangat penting untuk mendorong hal-hal, seperti yang mereka lakukan, seperti pengakuan Inggris atas negara Palestina sepanjang garis tahun 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukotanya,” kata Doyle.

“The Palestine APPG adalah salah satu yang paling didukung di Parlemen. Itu adalah tanda ketertarikan pada masalah ini,” lanjutnya. (T/RS2/P2)                   

Mi’raj News Agency (MINA)