Makkah, MINA – Ramadhan dikenal sebagai fase terpadat penyelenggaraan umrah. Kepadatan jamaah umrah di bulan puasa ini bahkan dinilai mendekati puncak ibadah haji, saat jamaah melaksanakan Tawaf Ifadlah.
Momen ini dimanfaatkan tim Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan umrah di Tanah Suci. Pada fase yang demikian padat, bagaimana layanan para Pengelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) terhadap jamaah.
Guna meningkatkan pengawasan tersebut, tim Kemenag menggelar pertemuan dengan Komite Nasional Umrah Arab Saudi. Pertemuan itu digelar antara Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag M Arfi Hatim dan Ketua Komite Nasional Umrah Arab Saudi Abdullah Oman Kadi di Makkah, Kamis (7/6).
Kedua pihak membahas masalah sinergi dan optimalisasi pengawasan umrah.
Baca Juga: Update Bencana Sukabumi: Pemerintah Siapkan Pos Pengungsian
“Tujuan awal pertemuan ini adalah pertukaran data dan informasi jemaah umrah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan,” terang Arfi.
Menurut Arfi, pertemuan dengan Komite Umrah Saudi ini juga membahas langkah-langkah penyelesaian masalah jamaah umrah, di antaranya: penanganan jamaah umrah sakit dan penanganan jamaah terlantar, baik karena tidak mendapatkan hotel saat tiba di Arab Saudi atau tidak ada tiket pulang ke Tanah Air saat jadwal kepulangan.
“Kami juga membahas masalah jemaah overstay atau yang melebihi batas waktu izin tinggal,” kata Arfi.
Dia menegaskan, sinergi dengan Komite Umrah Saudi ini adalah bagian dari upaya membenahi penyelenggaraan umrah sekaligus memperkuat pengawasan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). Apalagi minat masyarakat beribadah umrah juga terus meningkat seiring antrian haji yang sangat panjang.
Baca Juga: PSSI Anggarkan Rp665 M untuk Program 2025
“Dengan sinergi ini, permasalahan yang muncul bisa secara cepat ditangani bersama-sama dengan melibatkan pihak muassasah untuk kepastian hotel dan tiket kepulangan jemaah sebelum diterbangkan ke Arab Saudi. Walaupun, syarat keluar visa adalah setelah akomodasi, transportasi, serta tiket dan jadwal program umrah sudah siap semua,” tambahnya.
Abdullah Oman Kadi mengungkapkan permasalahan umrah yang dialami jemaah umrah dari Indonesia di Saudi terus menurun. Bahkan jumlahnya relatif kecil jika dibandingkan dengan tiga atau empat tahun lalu.
Menurutnya, kecenderungan itu bisa jadi merupakan dampak dari sistem penyelenggaraan dan pengawasan umrah di Indonesia yang juga semakin baik. Di sisi lain, kata Abdullah, pihaknya juga berkomitmen membereskan setiap potensi masalah melalui koordinasi dengan muassasah.
“Muassasah selama ini melakukan mediasi dengan perwakilannya di Indonesia untuk mengetahui sumber permasalahannya,” ujarnya.
Baca Juga: Naik 6,5 Persen, UMP Jakarta 2025 Sebesar Rp5,3 Juta
Arfi dan Abdullah dalam pertemuan ini sepakat untuk bersinergi dalam penguatan pengawasan, utamanya dalam pertukaran data dan informasi serta penjajakan pembentukan satgas bersama dalam penanganan permasalahan umrah yg terjadi di Arab Saudi. (R/R01/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Bulog: Stok Beras Nasional Aman pada Natal dan Tahun Baru