Kemenag dan LTMPT Sepakati Solusi Kendala Santri Ikuti UTBK

Jakarta, MINA – Muncul keluhan santri lulusan pondok pesantren muadalah (SPM) dan pesantren diniyah formal (PDF) terkendala saat akan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang menjadi syarat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2019.

Proses pendaftaran mereka terkendala karena (Nomor Pokok Sekolah Nasional) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) belum terverifikasi.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ahmad Zayadi menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) untuk menyelesaikan persoalan ini.

Dikutip dari rilis Kemenag, menurutnya, kesamaan pandangan dan solusi atas masalah ini juga sudah diperoleh. Harapannya, proses pendaftaran santri mengikuti UTBK tidak lagi terkendala.

Baca Juga: Wamenag Sampaikan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Guru dan Perbaiki Infrastruktur Pendidikan 

“Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah bersurat dan melakukan koordinasi dengan LTMPT untuk memastikan agar santri lulusan SPM dan PDF dapat mengikuti UTBK,” tegas Zayadi di Jakarta, Selasa (12/3).

Ia mengatakan, kendala ini muncul karena adanya persoalan teknis. Dalam pendaftaran UTBK, LTMPT menggunakan basis data pada PDSPK (Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan). NPSN lulusan SPM dan PDF sebenarnya sudah ada di database PDSPK, dan seluruhnya aktif.

“Persoalan ini telah ditindaklanjuti dalam pertemuan antara EMIS Pendis dan LTMPT pada 6 Maret 2019. Kedua belah pihak sepakat, basis data yang akan digunakan untuk madrasah dan pesantren adalah data yang tersedia di EMIS Pendis,” jelasnya.

“Saat ini, EMIS Pendis tengah melakukan penyiapan basis data berikut sarana aplikasi online dengan fitur perbaikan/penyesuaian data siswa/santri untuk keperluan UTBK,” sambungnya.

Baca Juga: Hari Guru, Kemenag Upayakan Sertifikasi Guru Tuntas dalam Dua Tahun

Zayadi memastikan, penyelesaian atas permasalahan pendaftaran UTBK SPM dan PDF ini menjadi prioritas Dit PD Pontren. Pihaknya akan segera mengkordinasikan hal ini dengan Satuan Pendidikan.

“Dit PD Pontren akan melakukan hal-hal yang sekiranya diperlukan untuk memastikan para santri bisa ikut UTBK,” pungkasnya. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Program 100 Hari Kerja, Menteri Abdul Mu’ti Prioritaskan Kenaikan Gaji, Kesejahteraan Guru