KEMENAG, GELAR SARASEHAN TITIK TEMU AWAL SYAWAL

Jakarta, 1 Syawal 1434/8 Agustus 2013 (MINA) – Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Agama menggelar sidang itsbat (penetapan) awal Syawal tahun hijriyah pada tanggal 29 Ramadlan. Namun, berbeda dengan sebelumnya, sidang itsbat kali ini diawali dengan Sarasehan yang bertajuk Mencari Titik Temu Penentuan Awal Syawal 1434H.

“Tahun ini sidang itsbat dilakukan berbeda dengan sebelumnya sidang itsbat dilakukan setelah Magrib dan pra itsbat dimulai pada pukul 17.00. Kali ini berbeda, pra itsbat dimajukan, dimulai pukul 13.30,” kata Menteri Agama, Suryadharma Ali, ketika memberikan pengarahan sekaligus membuka Sarasehan Mencari Titik Temu Penentuan Awal Syawal 1434 H, di Jakarta, pada Rabu (07/08).

Hadir dalam acara sarasehan tersebut, wakil Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam, Abdul Djamil, para pimpinan ormas Islam, para ahli astronomi, ilmu falak, dan para pejabat Kementerian Agama, seperti dilaporkan situs resmi Menag dikutip Mi’raj News Agency (MINA).

Suryadharma Ali mengatakan bahwa sangat bersyukur karena sidang itsbat dari tahun ke tahun mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat, kata Suryadharma Ali, hal itu ditandai dengan perhatian yang begitu besar terhadap penyelenggaraan itsbat, baik dari kalangan intelektual, ulama, masyarakat awam, media, dan berbagai kalangan lainnya, katanya.

“Perhatian ini salah satu wujud dengan munculnya beberapa pertanyaan di masyarakat, antara lain : mengapa umat Islam untuk menentukan awal bulan saja berbeda-beda? Apakah antara ilmu astronomi dan ilmu falak bisa saling bertentangan atau saling mendukung antara satu dengan lainnya?” tanya Suryadharma Ali.

Menurut Suryadharma Ali, memandang pertanyaan yang muncul di masyarakat marupakan hal positif, di mana masyarakat ingin lebih tahu tentang ilmu astronomi, ilmu falak, hisab dan rukyat. Termasuk juga menyangkut posisi pemerintah di tengah-tengah penetapan awal bulan. Karenanya, tidak sedikit masyarakat yang bertanya,

lanjut Suryadharma Ali, apakah Pemerintah memiliki otoritas dalam menetapkan awal bulan? Otoritas itu sampai di mana?

Selain itu, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab. Karenanya, Kementerian Agama menyelenggarakan Sarasehan Mencari TItik Temu Penentuan Awal Syawal 1434H. melalui kegiatan ini,

Suryadharma Ali berharap Kementerian Agama dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemersatu atas berbagai pandangan yang ada. “Karena adanya penetapan dari Pemerintah, perbedaan yang ada diharapkan bisa menyatu,” tegas Menag.

“Perbedaan tetap harus dihormati, tapi kebersamaan dan persatuan, harus lebih diutamakan,” tambahnya. Sarasehan Mencari Titik Temu Penentuan Awal Syawal 1434H ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama, membahas tentang Metode Penentuan Awal Syawal 1434 H, ujarnya.

Narasumber yang dijadwalkan adalah dari PP Muhammadiyah, PB Nahdlatul Ulama, Persis, dan An-Nazir dan Syatariyah. Namun yang hadir dalam sesi ini hanya perwakilan dari PBNU dan Persis.

Sesi kedua membahas tentang Peran Astronomi dalam Penyatuan Penetapan Awal Syawal 1434H yang disampaikan oleh T. Djamaluddin, LAPAN dan dipanelkan dengan Asrorun Ni’am dari MUI yang membahas tentang Mandat Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004.

Sebagaimana diketahui, fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 tentang penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah telah memberikan mandat kepada Kementerian Agama dan untuk berlaku secara nasional. Berdasarkan fatwa MUI inilah Kementerian Agama menggelar sidang itsbat penetapan awal Ramadlan, Syawal, dan Zulhijjah.

Peserta yang diundang dalam kegiatan sarasehan tersebut ialah : Persis Jakarta, PP Muhammadiyah, PBNU, Dewan Masjid Indonesia, Jamiyatul Wasiliyah, DPP Al-Mathlaul Anwar, Perhimpunan Al-Irsyad, Syarikat Islam, PERTI, LDII, PP PUI Pusat, Dewan Pakar Pusat ICMI, Ikatan Dai Indonesia, GUPPI, PITI, Satkar Ulama Indonesia, Asosiasi DOsen Falak Indonesia, Komunitas Pesantren Falak Indonesia, Komunitas Falak Perempuan Indonesia, Wahdah Islamiyah, PP Ar-Rifaiyah, Rabithah Alawiyah, Pimpinan DPP Al-Ittihad, Lembaga Persahabatan Ormas-Ormas Islam, DDI-AD Makassar, Pimpinan Pesantren Darunnajah, Pimpinan Pesantren Darurahman, Pimpinan Pesantren Ash-Shidiqiyyah, Pimpinan Pesantren Darul Hadis, Pimpinan Pesantren At-Taqwa Bekasi, Pimpinan Pesantren Al-Falah Jakbar, Pimpinan Pesantren As-Sholihin Kebon Jeruk, Pimpinan Pesantren STAINDO Jaktim, Pimpinan PesantrenUMRANIE Jaksel, Pimpinan Pesantren An-Nur Bekasi. (T/P012/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)