Kemenag Siapkan Langkah Strategis Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Jakarta, MINA –  Kementerian Agama (Kemenag) mensiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di dalam negeri.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri Agama (Menag) Romo Muhammad Syafi’i saat menghadiri rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang digelar di Jakarta, Kamis (26/6).

Rapat yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perlunya langkah-langkah strategis untuk merespons konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

Dalam forum tersebut, Wamenag menggarisbawahi bahwa konflik yang melibatkan Iran dan Israel bisa memicu polarisasi masyarakat Indonesia, terutama jika dibaca sebagai isu keagamaan.

Baca Juga: Parlemen Arab Serukan Legislasi Kemanusiaan Darurat Dukung Palestina

“Isu ini sudah mengarah ke isu agama, dan sasarannya adalah ormas keagamaan, tokoh agama, serta pemuda. Maka Kemenag harus mengambil peran. Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi kami,” tegas Romo Syafi’i.

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden yang melihat pentingnya pelibatan Kemenag dalam isu ini, terutama dalam mencegah penyebaran paham radikal.

“Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat. Karena itu, penanganan terhadap radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara lembut,” jelasnya.

Romo Syafi’i menekankan bahwa pendekatan deradikalisasi harus bersifat dialogis dan merangkul, bukan konfrontatif. Menurutnya, penguatan moderasi beragama merupakan kunci dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.

Baca Juga: Lebih dari 30.000 Pengungsi Afghanistan Kembali dari Iran dalam Sehari

“Kita perlu hadir untuk mengakomodasi umat dan mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ruang-ruang digital,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, dan diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain: Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenag, Kemensos, Kemendikstetek, Kemenkomdig, BIN, BNPT, BSSN, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mabes TNI, dan Mabes Polri. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Tentara Arakan Sita Properti Pengusaha Rohingya