Hal itu disampaikan Kepala Sub Direktorat Pendaftaran Haji, Noer Alya Fitra pada acara Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Haji Khusus Tahun 2017 di Jakarta, Senin (15/05/2017).
Menurutnya, latar belakang perubahan regulasi disebabkan berbagai alasan. Pertama, pendaftaran haji hanya melalui PIHK tanpa langsung ke Kemenag. Kedua, adanya pemberangkatan haji khusus yang mendahului nomor porsi sebelumnya. Ketiga, PIHK tidak tersambung langsung ke jaringan SISKOHAT. Dan keempat, bertujuan untuk menghindari penipuan.
“Perubahan kebijakan sebetulnya murni untuk melindungi kepentingan jamaah haji. Jangan sampai mereka tidak tahu waktu keberangkatannya dan tiba-tiba digantikan oleh orang lain seperti dulu,” kata Nafit, begitu ia disapa.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Nafit menambahkan, sejak adanya perubahan regulasi sejak tahun tahun 2016, antrian jamaah haji khusus menjadi lebih tertib dan perpindahan jamaah haji antar PIHK makin rapi, paparnya di hadapan 100 orang peserta yang berasal dari Pusat, perwakilan Kabid PHU Kanwil Kemenag se-Indonesia, dan BPS BPIH Khusus.
Pendaftaran haji khusus saat ini harus dilakukan langsung oleh jamaah haji, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
Prosedurnya harus melalui tahapan memilih PIHK, membayar setoran awal di BPS BPIH Khusus, dan melakukan rekam biometric di Kanwil Kementerian Agama.
Adapun prosedurnya, jamaah datang ke PIHK yang dipilih, mendaftar diinput di aplikasi Siskohat, membuat surat perjanjian, cetak bukti pendaftaran yang mencantumkannomor registrasi. Setelah selesai di PIHK jemaah datang ke BPS BPIH khusus untuk membuka tabungan BPIH Khusus, setor awal BPIH Khusus, cetak bukti setran awal yang mencantumkan nomor validasi.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Terakhir jemaah datang ke Kemenag untuk verifikasi berkas, input nomor validasi, pengambilan foto dan sidik jari, cetak SPPH yang mencantumkan nomor porsi.
Nafit juga menyampaikan alasan kebijakan pembatalan haji khusus yang meliputi: pemberian landasan hukum yang jelas tentang pembatalan pendaftaran haji khusus, menghindari pembatalan sepihak, menjamin dana pengembalian sampai ke jemaah dan mengamankan dana setoran BPIH jamaah. (T/RS2/RS3)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur