London, MINA – Kampanye Solidaritas untuk Palestina (PSC) di Inggris mengatakan bahwa mereka mendapatkan kemenangan “legal dan historis” setelah “mengalahkan” peraturan pemerintah di depan Pengadilan Tinggi Kehakiman.
Peraturan pemerintah yang dimaksud, mengharuskan dana pensiun kota untuk tidak menarik investasi mereka di perusahaan yang terlibat dalam menekan pendudukan rakyat Palestina.
Dalam sebuah pernyataan Rabu (29/4), kampanye menggambarkan peristiwa itu sebagai “kemenangan hukum yang hebat dan bersejarah bagi Gerakan Solidaritas Inggris dengan Palestina, dan kemenangan untuk kebebasan berekspresi, demokrasi dan keadilan di Inggris.” Quds Press melaporkan.
Pernyataan menambahkan, “Instruksi ini ditantang secara hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pemerintah pada tahun 2017 dan memenangkannya demi Gerakan Solidaritas untuk Palestina. Namun pemerintah Inggris mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan pengadilan banding memutuskan mendukung pemerintah.”
Baca Juga: Tentara Israel Cemas Jumlah Kematian Prajurit Brigade Golani Terus Meningkat
Tetapi Gerakan Solidaritas mengajukan banding lagi ke Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa instruksi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak sah. Keputusan MA juga menetapkan pemerintah kota memiliki hak untuk memutuskan investasi dana pensiun, seperti yang dilihat oleh pemilik dana tersebut.
Keputusan Mahkamah Agung akan memberi pemerintah kota Inggris hak untuk menarik investasi mereka dari perusahaan-perusahaan negara pendudukan. Termasuk penarikan investasi dan dari industri militer Inggris.
Kekuatan Pendudukan Israel dan sekutunya di Inggris telah terlibat selama bertahun-tahun dalam pertempuran untuk mendelegitimasi kegiatan dalam hak-hak Palestina, dan upaya untuk mengkriminalisasi tindakan dalam mendukung boikot, divestasi, dan sanksi terhadap Israel (BDS).
Upaya pemerintah London untuk memaksakan peraturan ini pada kota diajukan sejak tahun 2016. (T/RS2/P2)
Baca Juga: Anakku Harap Roket Datang Membawanya ke Bulan, tapi Roket Justru Mencabiknya
Mi’raj News Agency (MINA)