Kemenlu Sudan Panggil Utusan AS, Akibat Kecam Muslim

Khartoum, 2 Jumadil Awwal 1438/30 Januari 2017 (MINA) – Kementerian Luar Negeri Sudan memanggil Kuasa Usaha Amerika Serikat (AS) ke Khartoum pada Ahad (29/1), untuk menyampaikan demonstrasi atas keputusan Presiden AS Donald Trump yang melarang warga Negara sudan dan enam negara Muslim lainnya melakukan kunjungan ke AS.

The New Arab dikutip MINA melaporkan, bandara di Amerika Serikat sudah mulai menerapkan peraturan baru yang dibuat oleh Trump dan menolak sejumlah warga Sudan yang memiliki ijin kerja dan visa pariwisata di AS untuk kembali ke negara itu.

Seperti Altermazy Saleh, seorang mahasiswa kedokteran di salah satu Universitas Amerika Serikat yang dicegah di bandara Doha ketika hendak kembali ke AS untuk melanjutkan studinya.

Meskipun telah diberikan visa dari kedutaan besar AS, Saleh dicegah untuk naik pesawat setelah melakukan perjalanan ke Sudan.

“Saya ditolak untuk naik pesawat, dan kemudian pada hari Sabtu pagi kami memesan pada penerbangan ke Khartoum, dan memberikan paspor kami setengah jam sebelum berangkat,” katanya.

Fatima Ghasem juga mengatakan, ia ditolak saat memasuki Bandara Internasional Washington Dulles

Meurutnya, ini merupakan ketidakadilan. Pasalanya ia telah menghabiskan puluhan ribu pound untuk membiayai perjalanannya.

Sejumlah warga Sudan yang mengalami penolakan saat kembali ke AS mulai memberontak dan mencoba mengambil jalan hukum untuk menggugat Presiden Trump.

Menteri Luar Negeri Sudan Abdul Ghani mengatakan, ia telah berbicara kepada Kuasa Usaha AS, Steven Koutsis pada Ahad (29/1), untuk tidak memberlakukan peraturan tersebut.

Ia mengatakan, administrasi Trump mengirim pesan negatif yang justeru bertentangan dengan hubungan Khartoum dan Washington yang berkembang positif dalam mendukung perekonomian AS di awal bulan ini serta kerja sama antara kedua negara tersebut dalam memerangi terorisme.

“Khartoum melanjutkan dialog dengan Washington dan kerjasama di semua tingkatan,” kata Ghani

Ia menambahkan, pemerintah Sudan sedang berusaha untuk menghapus negara Sudan dari daftar larangan. (T/ism/RS3)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)