Jakarta, MINA – Direktur Jendral (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)) Muhammad Ikhsan Saleh mengatakan, pihaknya sedang mempersiapkan reformasi agraria peternakan rakyat.
“Terkait rencana program reformasi agraria peternakan rakyat, kami bekerja sama dengan Kemenristekdikti dan Pemerintah Daerah,” katanya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), Jakarta, Selasa (3/4).
Menurutnya, pihaknya sudah mengidentifikasi semua lokasi yang ada bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
“Di sejumlah program kami tidak jalan sendiri, tapi selalu berjalan beriringan dengan kementerian atau lembaga negara lain yang bersentuh langsung dengan reformasi agraria,” jelasnya.
Baca Juga: Gandeng MER-C dan Darussalam, AWG Gelar Pelatihan Pijat Jantung
Ia juga menekankan dalam skema reformasi agraria harus ada kesinambungan antara aset dan akses. Sehinnga, nilai manfaatnya benar-benar bisa diarahkan langsung oleh masyarakat. Contohnya, seperti yang ada di wilayah transmigrasi.
“Redistribusi aset lahan sejak dulu memang sudah dilakukan, namun sejak era pemerintahan Jokowi-JK, jumlahnya meningkat sangat drastis. Redistribusi lahan sampai tahun 2017 sudah sebesar 33.018 Ha. Dan pada 2019, diharapkan sudah ada 1,5 juta bidang yang akan dilakukan pelepasan lahan,” ujarnya. (L/Narti/R10/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Doa Bersama Menyambut Pilkada: Jateng Siap Sambut Pesta Demokrasi Damai!