KEMENTERIAN GAZA NYATAKAN SIAP ATAS KUNJUNGAN KABINET PERSATUAN PALESTINA

gaza-fatah1-300x198.jpg" alt="gaza-fatah" width="300" height="198" /> Rekonisliasi Palestina tercapai pada April 2014 lalu. (Foto: mirajnews.com)

Gaza, 13 Dzulhijjah 1435/7 Oktober 2014 (MINA) – Kementerian Dalam Negeri Palestina di Jalur Gaza mengatakan, pihaknya siap menyambut kedatangan para menteri kabinet persatuan dari Tepi Barat yang akan hadir Kamis mendatang.

Wakil Menteri Dalam Negeri Palestina, Kamal Abu Madi mengatakan pihaknya membuat persiapan yang diperlukan untuk menerima menteri kabinet persatuan dan memberikan mereka perlindungan yang diperlukan. Demikian Middle East Monitor (MEMO) melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Sebelumnya pada hari yang sama, Menteri Tenaga Kerja Palestina, Mamoun Abu Shahla, mengatakan, Otoritas pendudukan Israel telah menyetujui untuk memberikan izin Perdana Menteri Rami Hamdallah dan menteri kabinet lainnya untuk mengunjungi Jalur Gaza yang diblokade sejak 2007.

Dia menambahkan bahwa kunjungan tersebut akan berlangsung pada Kamis (9/10) setelah Otoritas Israel berjanji untuk memungkinkan anggota kabinet mengunjungi Jalur Gaza melalui persimpangan Erez, Bayt Hanoun, utara Gaza.

Pejabat Palestina itu juga mengatakan, keputusan Israel datang menyusul tekanan yang ditingkatkan kepada otoritas pendudukan selama pertemuan Dewan Keamanan PBB terbaru di New York, karena sebelumnya menolak untuk mengizinkan perjalanan para pejabat pemerintahan antara Gaza dan Tepi Barat.

Rencananya, para menteri akan mengadakan rapat kabinet menteri persatuan Palestina pertama di Gaza, dan akan membahas berbagai isu, termasuk upaya untuk membangun kembali Gaza.

Setelah kunjungan mereka, para menteri akan menuju Mesir untuk berpartisipasi dalam konferensi rekonstruksi Gaza, sebelum mereka kembali ke Jalur Gaza.

Sejak pembentukannya pada Juni lalu, Israel tidak pernah mengizinkan anggota pemerintah persatuan Palestina untuk mengunjungi Jalur Gaza.

Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi pada April lalu untuk memulihkan tujuh tahun perpecahan, yang menyebabkan adanya dua pemerintahan terpisah di Tepi Barat dan Gaza.

Kesepakatan itu telah diantar dalam pemerintah persatuan pada Juni lalu, pemerintahan baru dalam kabinet persatuan nasional Palestina terbentuk, namun, belum mengambil kendali atas Jalur Gaza.(T/R05/R03)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)