KEMENTERIAN KEUANGAN AS BERI SANKSI PENDUKUNG NUKLIR IRAN

Washington , 12 Shafar 1435/15 Desember 2013 ( MINA ) – Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru terhadap sejumlah perusahaan dan individu yang memberikan dukungan untuk program pengembangan nuklir Iran.

“Presiden Obama memerintahkan kepada kabinetnya untuk memberikan sanksi keuangan kepada sejumlah perusahaan dan beberapa tokoh yang mendukung program nuklir Iran,” kata Sekretaris bidang penanggulangan moneter Kementerian Keuangan AS, David Cohen baru-baru ini.

Sementara itu, mantan Presiden Iran, Hashemi Rafsanjani mengatakan kelompok-kelompok radikal di Amerika Serikat telah menekan Obama untuk mencabut kesepakatan Geneva yang telah ditandatangani antara Tehran dan negara-negara P5 +1 bulan lalu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengecam tindakan AS tersebut. Ia menyebut hal itu merupakan tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh negara sebesar AS.

“Mereka menandatangani kesepakatan dengan Iran, mengapa mereka mengkhianati kesepakatan itu dengan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang komitmen,” kata Javad Zarif pada Ahad (15/12).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji tindakan Washington itu. Ia mengatakan AS harus bersikap tegas dan tidak bekerja sama dengan Iran, khususnya tentang program nuklirnya. Media London Asharq Al -Awsat dan Press tv melaporkan seperti dikutip Mi’raj News Agency ( MINA ).

Pada 24 November 2013 lalu, di tengan tekanan Israel dan tim lobinya, para menteri luar negeri dari enam negara besar (Rusia , China, Prancis , Inggris dan Amerika Serikat – plus Jerman ) yang berkumpul di Jenewa akhirnya menyepakati program nuklir Iran.

Untuk pertama kalinya, para utusan tinggi negara-negara pemegang hak veto itu memberi ijin kepada Teheran untuk melakukan pengayaan uranium untuk program nuklirnya yang akan ditujukan untuk kepentingan perdamaian, bukan untuk tujuan militer.

Sebuah jajak pendapat Reuters pada Selasa (26/11) menunjukkan, 44 persen warga Amerika Serikat (AS) mendukung dan 22 persen menentang kesepakatan tentang nuklir yang dicapai antara Iran dan enam kekuatan dunia di Jenewa, Swiss.

Pengayaan uranium yang disepakati bertujuan untuk kepentingan perdamaian, bukan untuk tujuan militer.

Survei warga AS menunjukan keinginan kuat untuk menghindari keterlibatan militer AS, setelah mengalami kerugian besar pada operasi militer di Irak dan Afghanistan.

“Ini merupakan terobosan diplomatik yang mendapat pujian warga, di tengah rendahnya pandangan warga atas intrevensu militer pemerintah selama ini,” kata pakar jajak pendapat, Ipsos Julian Clarck, lapor media Townhall.

Clark menambahkan, jajak pendapat menunjukkan respon cukup menguntungkan bagi upaya Obama mendekati Iran.

Media Islam Times menambahkan, hasil survei menunjukkan, warga AS telah lelah dengan perang dan perang yang selama ini dilakukan pemerintah AS.

“Survei juga menyebutkan, sekitar 31 persen warga berharap lanjutan diplomasi, sementara hanya 20 persen lainnya yang menyetujui kekuakatan militer melawan Iran,” lapor Islam Times. ( T/P04 /R1)

Mi’raj News Agency (MINA)