KEMLU GELAR WORKSHOP INTERNASIONAL BAHAS HUKUM LAUT

Sumber: Dit Informed/Rina
Sumber: Dit Informed/Rina

Bali, 13 Dzulqa’dah 1436/28 Agustus 2015 (MINA) – Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P Marsudi membuka acara workshop bekerjasama dengan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) & Korea Maritime Institute (KMI) membahas tentang bidang hukum laut, di Bali, Kamis (27/8).

Acara tersebut dihadiri Presiden ITLOS, Judge Vladimir Golitsyn, dan Presiden KMI, Mr. Sung-Gwi Kim, beserta para peserta yang berasal dari 14 negara ASEAN dan Pasifik Barat dan Tengah, yaitu Indonesia, Kamboja, Filipina, Laos, Thailand, Singapura, Vietnam, Kepulauan Cook, Fiji, Mikronesia, Samoa, Kepulauan Solomon, Timor Leste dan Tonga.

Penyelenggaraan seminar dan workshop merupakan bentuk dukungan Kementerian Luar Negeri dalam upaya Indonesia mewujudkan visi poros maritim dunia terutama pada bidang Hukum Laut, delimitasi batas maritim dan kerjasama perikanan.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat memperdalam pengetahuan dan memperluas simpul jaringan para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan delimitasi batas maritim, demikian keterangan pers Kemlu yang diterima Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Menlu Retno L.P. Marsudi dalam sambutannya menyatakan, “Sebagai negara kepulauan, integritas wilayah termasuk batas maritim dan isu kelautan telah menjadi bagian politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Hal ini merupakan refleksi dari visi kabinet Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.”

Selain itu, Menlu menekankan, Indonesia mendukung penyelesaian penetapan batas maritim secara damai sesuai hukum laut internasional.

enyelesaian sengketa secara bilateral dan damai juga merupakan salah satu kontribusi Indonesia terhadap stabilitas di kawasan.

Rangkaian kegiatan dimulai dengan seminar pada 26 Agustus 2015 yang membahas perkembangan terkini isu delimitasi batas maritim, penyelesaian sengketa batas maritim, perspektif global terhadap isu Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta upaya pemberantasannya.

Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu RI, Dubes Ferry Adamhar pada acara pembukaan seminar menyampaikan perlunya penguatan kerja sama antar negara dalam menghadapi tantangan isu-isu maritim dengan menggunakan UNCLOS 1982 sebagai acuan ketentuan hukum.

Kegiatan itu juga menghadirkan para pejabat pemerintah dan pengambil kebijakan di bidang penetapan batas maritim dan kelautan dari negara-negara ASEAN dan Pasifik. Para pakar hukum laut yang menjadi pembicara ialah Vladimir Golitsyn (Presiden ITLOS), Jin-Hyun Paik, Tomas Heidar (para hakim ITLOS), Prof. Dr. Hasjim Djalal, Dr. N. Hassan Wirajuda (mantan Menteri Luar Negeri RI), Dr. Eddy Pratomo (Utusan Khusus Presiden RI).

Pembicara lainnya ialah Sung-Gwi Kim (Presiden KMI), Prof. Robert Beckman (Direktur Centre for International Law, NUS), praktisi di bidang pengelolaan sumber daya perikanan, antara lain, Jean-François Pulvenis de Seligny (mantan Direktur Food Agriculture Organization (FAO)), Alina Tampubolon (Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan), serta Kolonel Kresno Buntoro (Kadiskumlater Mabes TNI AL).

Diharapkan melalui kegiatan itu, para pembicara dan peserta dapat saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman agar dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian isu-isu kemaritiman dan turut menjaga kestabilan dan kedamaian kawasan.(T/P008/R05)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Comments: 0