Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemlu RI-South Center Upayakan Akses Obat Murah untuk Negara Berkembang

sajadi - Kamis, 19 September 2019 - 10:10 WIB

Kamis, 19 September 2019 - 10:10 WIB

16 Views

Jakarta, MINA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan organisasi internasional, South Center menggelar Konferensi Regional dalam upaya menyiasati akses obat murah bagi negara-negara berkembang.

Konferensi dengan tema Regional Conference on Access to Medicines and Intellectual Property Rights itu dihadiri perwakilan pemerintah dari beberapa negara berkembang untuk membahas polemik tentang perlindungan hak paten dan akses terhadap obat-obatan.

“Kita ingin menyiasati aturan-aturan internasional supaya negara-negara berkembang bisa membeli obat yang lebih murah,” kata Dindin Wahyudin, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemlu RI di Jakarta, Rabu (18/9).

Menurutnya, dengan hak paten penemuan obat, seseorang dapat mengatur harga penjualan produknya. Hal itulah yang sering kali menyebabkan harga obat mahal.

Baca Juga: Pakistan-Indonesia Pererat Hubungan Diplomatik dalam Perayaan Bersejarah di Jakarta

“Sebagai contoh, obat untuk hepatitis C yang hak patennya ada di Amerika, harga untuk setiap pilnya, hanya satu pil mencapai seribu dolar,” kata Dindin.

Namun, ia mengatakan, yang menjadi fokus utama adalah tanpa hak paten masyarakat bisa mendapatkan obat dengan harga yang lebih murah. Namun, di saat yang sama hak kesejahteraan sang penemu obat telah dilanggar.

Sementara itu, Direktur Eksekutif South Centre Carlos M. Correa mengatakan, mahalnya harga obat-obatan dapat disiasati dengan menguatkan industri farmasi lokal. Dengan itu, pasokan obat generik yang berkualitas dapat dipenuhi.

Selain itu, aturan hukum internasional juga harus dapat memastikan kemudahan akses pengobatan bagi masyarakat.

Baca Juga: Pakistan Tegaskan Dukungan untuk Perjuangan Rakyat Kashmir dan Palestina

Acara itu merupakan langkah awal bagi Kemlu RI, sebelum menjadi koordinator Foreign Policy of Global Health (FPGH) pada tahun depan. FPGD menjadi wadah diskusi yang dihadiri oleh kementerian terkait kebijakan kesehatan dari tujuh negara. (T/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Imaam Yakhsyallah Mansur: Istilah ‘Berjamaah’ Tidak Tepat untuk Kasus Korupsi

Rekomendasi untuk Anda