Kemlu RI Tidak Tahu Sama Sekali Pertemuan Andi Widjajanto dengan Pejabat Israel

Pertemuan Andi Widjajanto (paling kanan) dengan sejumlah Pejabat Israel (dok: Jewish Insiden)

Jakarta, MINA – Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Kemlu tidak mengetahui sama sekali pertemuan antara mantan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto dengan sejumlah tokoh politik Israel.

“Kementerian Luar Negeri tidak mengetahui sama sekali mengenai pertemuan ini,” ujar Iqbal dalam keterangan persnya, Kamis (29/2).

Untuk itu, Jubir tidak bisa mengomentari lebih lanjut tentang pertemuan dan kesepakatan yang diraih oleh pihak-pihak terlibat.

“Jadi kalau teman-teman mau meminta konfirmasi, silahkan ditanyakan kepada pihak terkait,” tambahnya.

Jewish Insider dalam artikelnya pada Rabu (28/2) melaporan tentang pertemuan Andi dengan sejumlah pejabat Israel, yakni mantan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Israel Ronen Levy, mantan Penasihat Senior Departemen Luar Negeri untuk Integrasi Regional Dan Shapiro Joey Allaham, mantan Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen.

Mereka bertemu di Yerusalem pada September 2023 dan menyepakati sejumlah MoU, salah satunya yakni normalisasi hubungan diplomatik sebelum Oktober 2023.

Namun, rencana itu gagal dilakukan karena Hamas menyerang Israel Selatan di tanggal 7 Oktober, berlanjut dengan perang Gaza.

Selain hubungan diplomatik, Indonesia  disebut berencana membuka kantor perdagangan di Ramallah pada waktu yang bersamaan.

Dokumen MoU yang dilihat Jewish Insider, tertulis bahwa kedua belah pihak akan menyusun mekanisme pemberian visa bisnis kepada warga Indonesia dan Israel melalui kantor perdagangan yang dibangun.

Kedua pihak juga berbicara tentang penghapusan Israel dari daftar hitam visa Indonesia.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa pemberitaan sebuah media asing, yang menyebut Indonesia memiliki rencana hubungan diplomatik resmi dengan Israel, adalah tidak benar.

Ia menjelaskan untuk urusan luar negeri, presiden menugaskan pada menteri luar negeri (menlu) atau atas koordinasi dengan menlu.

“Posisi resmi presiden diwakili oleh pernyataan dan sikap menlu,” tegas Ari Dwipayana. (L/RE1/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.