Pekanbaru, MINA – Kepala BNPB Doni Monardo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung karhutla di Provinsi Riau, Sabtu (14/9), yang semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat.
Dalam analisis dan evaluasi tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau Syamsuar mengatakan, jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik.
“Dalam mengatasi karhutla tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah mengerahkan satu pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, satu helikopter pantau, enam helikopter bantuan BNPB dan TNI serta dua bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.
Baca Juga: Senin Besok, Jadwal Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Gambir Dialihkan ke Jatinegara
“Upaya mengatasi dampak buruk, Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk mengurangi dampak negatif akibat asap, pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, Puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Syamsuar juga meminta agar korporasi juga turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik
Syamsuar berharap, bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu ia juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi dan masyarakat.
“Kami akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir perlu mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Baca Juga: Pemerintah Wacanakan Bentuk Satgas PHK
Sementara itu, Kepala BNPB kembali menegaskan asap karhutla adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang.
“Seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga kembali menegaskan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80 persen karhutla itu berubah menjadi perkebunan, seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
“Kita ketahui bahwa 80 persen karhutla di Pelalawan berubah menjadi kebun. Saya catat, saya ingat itu, ungkapan Pak Bupati Pelalawan,” ungkapnya.
Baca Juga: Kota Palangkaraya Banjir, 12 Wilayah Terendam
Doni juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya bermain kata-kata saja namun juga harus ada tindakan yang nyata. Hal itu dikatakan mengingat sebelumnya Doni mendengar slogan “Riau Tanpa Asap,” akan tetapi hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya.
“Saya tidak ingin hanya slogan-slogan. Dulu saya senang dengan pernyataan Riau Tanpa Asap. Tapi apa, hari ini Riau penuh asap,” katanya. (L/R06/B05)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Gelontorkan Rp16,7 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan Guru