Kepala BPOM Tegaskan Pentingnya Kebijakan Berbasis Bukti dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Rana Setiawan Editor : Rudi Hendrik - 4 jam yang lalu

4 jam yang lalu

0 Views

Jakarta, MINA – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D menegaskan pentingnya kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sebagai pilar utama penguatan sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan 2024 yang digelar Kamis (31/7) secara hybrid di Jakarta.

Forum itu merupakan bagian dari rangkaian agenda strategis BPOM 31 Juli–1 Agustus 2025, termasuk Bedah Buku 7 Karya Kepala BPOM, peluncuran Peta Jalan Pengendalian Resistansi Antimikroba 2025–2029, dan evaluasi kinerja semester I BPOM.

“Analisis kebijakan adalah fondasi utama terciptanya kebijakan yang berkualitas dan implementatif. Kebijakan yang baik bukan hanya dirancang, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Taruna.

Dalam forum tersebut dipaparkan tujuh hasil analisis kebijakan 2024. Empat kajian disampaikan melalui presentasi, meliputi efektivitas regionalisasi laboratorium, data kasus keracunan obat dan makanan, evaluasi implementasi Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) for Food Safety, serta evaluasi pedoman sampling dan pengujian obat-makanan.

Tiga kajian lainnya dipublikasikan melalui video di kanal media sosial Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan (Pusakom) dan e-kiosk BPOM.

Taruna menegaskan, kolaborasi lintas sektor dalam kerangka Academia-Business-Government (ABG) menjadi kunci penguatan kebijakan berbasis bukti.

“Kerja sama ini menghasilkan analisis yang relevan dan bermanfaat nyata bagi BPOM dan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari forum, ditampilkan poster tour yang memamerkan 10 karya terbaik lomba briefing note hasil kompetisi pejabat fungsional analis kebijakan di BPOM Pusat.

Lima karya terbaik mendapatkan penghargaan, di antaranya kajian regionalisasi laboratorium, paparan nitrit berlebih pada anak, kesiapsiagaan menghadapi varian baru COVID-19, penguatan standar keamanan pangan IRTP, serta antisipasi kelangkaan cangkang kapsul di Indonesia.

Taruna menekankan agar forum tidak berhenti pada presentasi hasil kajian. “Fordis harus menjadi sarana komunikasi dua arah antara pelaksana dan pengguna kebijakan, demi memastikan implementasi yang optimal,” katanya.

BPOM juga menutup forum dengan penghargaan purnabakti kepada Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Susan Gracia Arpan, sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan dedikasinya.[]

Mi’raj News Agency (MINA)