Kepindahan Kedutaan Besar AS Ke Jarusalem Tidak Buru-buru

Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump (tengah) dan David Friedman (kiri). (Foto: Bloomberg)

 

Sinyal-sinyal yang datang dari Washington tampaknya menyiratkan bahwa keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem mungkin tak akan dilaksanakan dengan segera. Namun ini tidak harus menjadi alasan untuk berpuas diri.

Faktanya, jika kedutaan tidak dipindahkan, keputusan seperti itu mungkin merupakan hasil sebuah kesepakatan rahasia dalam suatu kebijakan AS yang bahkan terasa lebih berat sebelah bagi Israel daripada yang pernah dilakukan Washington selama beberapa dekade.

Sementara Israel sangat ingin memperoleh legitimasi terhadap desakan mereka agar Jerusalem yang bersatu menjadi ibukota Israel untuk selamanya, sementara kepindahan kedutaan lebih merupakan suatu prioritas bagi Donald Trump ketimbang untuk Israel.

Bicara di suatu acara di Washington, DC, Desember lalu, Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman tidak memasukkan soal kepindahan kedutaan ke dalam daftar masalah sebagai prioritas utama Israel. Adalah Iran, masalah Palestina, pemukiman dan Suriah yang ada dalam daftar Menhan sebagai “poin-poin paling penting” bagi negaranya.

Mungkin tidak segera

Kenyataan bahwa keputusan kepindahan kedutaan besar tidak akan dilakukan di awal pemerintahan Trump menjadi jelas dalam pernyataan-pernyataan publik yang berasal dari Washington.

Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer telah tiga kali ditanya tentang isu tersebut dalam briefing pertamanya, tetapi dia berulang kali menjawab bahwa “belum ada keputusan” yang diambil untuk masalah itu.

Mungkin sinyal paling jelas datang dari orang yang akan menjadi duta besar AS untuk Israel –atau orang yang dicalonkan menjadi Dubes Israel untuk AS – David Friedman, pengacara Trump yang bangkrut yang pro pemukiman Yahudi Amerika. Dia mengatakan berencana tinggal di  Jerusalem tanpa menghiraukan di mana kedutaan akan berlokasi.

Pernyataan-pernyataan menentang kepindahan kedutaan AS itu datang dari 70 negara yang menghadiri konprensi damai di Paris 15 Januari lalu dan  dari Raja Jordania, Abdullah yang telah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Amman.

Penundaan yang dilakukan oleh Washington mengenai kepindahan kedutaan juga berkat bantuan salah satu penasihat terdekatnya. Tugas menantu Trump, Jared Kushner, yang ditunjuk sebagai seorang utusan damai awal bulan ini, tentu menjadikan presiden AS yang baru terpilih itu lebih sulit untuk mengambil suatu keputusan yang terburu-buru atas masalah sangat sensitif tentang status kota suci itu.

Baik Israel maupun Palestina telah menyambut baik – sekalipun yang disebut belakangan berhati-hati – penunjukan Kushner.

Tidak hilang

RUU tentang Kedutaan di Jerusalem menjadi UU pada tahun 1995. UU itu meminta kedutaan dipindahkan kecuali kalau presiden merasa hal tersebut membahayakan keamanan nasional AS.

Presiden-presiden dari partai Republik dan Demokrat yang silih berganti telah mengambil jalan ini. Mantan Presiden AS Barack Obama menandatangani surat pernyataan melepaskan tuntutan yang berlaku enam bulan, awal Desember 2016, yang secara praktis menolak adanya perubahan terhadap masalah itu hingga Juni tahun ini.

Sementara Palestina dan negara-negara lainnya mungkin bisa bernafas lega, masalah ini sesungguhnya tidak hilang dan tak akan mudah berlalu.

Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa Israel mungkin sangat ingin menukar isu ini dengan apa yang saat ini dikenal sebagai keuntungan politik. Adalah sangat mungkin jika Israel menyetujui kesepakatan dengan pemerintahan Trump untuk mempertahankan status quo kedutaan sebagai suatu pengganti yang bahkan lebih menguntungkan posisi AS terhadap Israel.

Sinyal tentang kemungkinan seperti itu terbukti pada hari kedua jalannya pemerintahan Trump. Ketika Sekretaris Pers Gedung Putih diminta komentarnya tentang keputusan Israel untuk membangun pemukiman baru di Jerusalem dan kawasan-kawasan lain di Tepi Barat, dia menolak menjawab.

Media Israel telah melaporkan bahwa isu-isu AS-Israel akan disampaikan dalam pertemuan puncak mendatang antara Trump dan Benjamin Netanyahu, Februari ini. Tak ada keraguan pihak-pihak terkait akan merancang kesepakatan-kesepakatan apapun yang diinginkan Israel sebelum pertemuan tersebut.

Perlu persatuan nasional

Palestina memiliki harapan rendah terhadap pemerintahan Trump, yang tidak memberi sinyal-sinyal positif terkait posisi netral AS pada konflik Arab-Israel, walaupun presiden AS itu beberapa kali menyatakanbahwa suatu saat pemerintahnya akan berusaha netral.

Palestina akan terus menentang gerakan-gerakan Israel dan AS yang bisa berdampak negatif terhadap hasil akhir suatu pembicaraan di masa datang, tetapi mereka pada saat yang sama perlu melihat ke dalam batin sendiri.

Keputusan untuk memindahkan kedutaan As dari Tel Aviv ke Jerusalem mungkin untuk sementara ditunda, tetapi tidak ada jaminan bahwa hal itu tak akan dilaksanakan di bulan-bulan mendatang.

Untuk menghentikan kepindahan kedutaan dan kemungkinan adanya kesepakatan lain antara Israel dan Amerika, upaya-upaya bersama harus dilakukan untuk membuat para penyerobot Israel membayar pelanggaran yang terus mereka lakukan terhadap hukum internasional dan penolakan mereka atas resolusi Dewan Keamanan PBB pada Desember 2016, yang meminta penghentian kegiatan pemukiman.

Persatuan nasional Palestina harus diberi prioritas paling tinggi, diikuti oleh sebuah strategi praktis yang disepakati untuk menyelesaikan aspirasi-aspirasi nasional Palestina.

Persatuan ini kemudian bisa ditingkatkan guna menciptakan dukungan bagi Arab dan international yang secara bersama-sama dapat membantu menghambat usaha-usaha Israel atau AS untuk menghalangi hak-hak Palestina dalam menentukan masa depan mereka di tanahnya sendiri. (RS1/P1)

Daoud Kuttab adalah wartawan penerima penghargaan Palestina

Sumber: Al Jazeera

Miraj Islamic News Agency/MINA