Kathmandu, MINA – Kerusuhan massal yang melanda Nepal menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur negara, dengan total kerugian diperkirakan mencapai lebih dari $1,4 miliar atau sekitar Rp22,9 triliun. Angka tersebut diumumkan oleh Kementerian Pembangunan Perkotaan Nepal, Sabtu (13/9).
Sebagian besar bangunan pemerintahan dilaporkan rusak berat hingga tidak dapat diperbaiki dan tidak bisa digunakan kembali, kondisi yang disebut mirip dengan kerusakan pasca gempa bumi besar yang pernah melanda Nepal. Kathmandu Post melaporkan.
Biaya yang dibutuhkan untuk membangun kembali infrastruktur mencapai lebih dari 200 miliar rupee atau sekitar Rp37,1 triliun. Beberapa situs vital negara mengalami kerusakan serius, termasuk kompleks Singha Durbar, pusat pemerintahan yang menampung berbagai kementerian.
Bangunan penting lainnya seperti Gedung Parlemen, Mahkamah Agung, dan kantor Kejaksaan Agung juga terdampak hebat. Selain kerusakan fisik, pemerintah kehilangan dokumen bersejarah dan catatan penting yang tidak ternilai harganya akibat kebakaran saat kerusuhan.
Baca Juga: Akademi Pertahanan Bergengsi Inggris Tak Lagi Terima Mahasiswa Israel
Aksi protes yang awalnya digerakkan untuk menentang korupsi dan larangan penggunaan media sosial berkembang menjadi kerusuhan besar di Kathmandu dan sejumlah kota lain. Massa demonstran dilaporkan membakar gedung-gedung pemerintah, menyerang rumah para pejabat dan politisi, serta merusak berbagai fasilitas publik.
Kerusuhan bahkan meluas hingga ke perbatasan Nepal-India, memaksa penutupan sementara pos-pos pemeriksaan lintas negara. Ketegangan semakin meningkat setelah Perdana Menteri Sharma Oli mengumumkan pengunduran dirinya.
Menurut Kementerian Kesehatan Nepal, 34 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang luka-luka akibat bentrokan yang terjadi selama kerusuhan berlangsung. Untuk memulihkan ketertiban, pemerintah memberlakukan jam malam di seluruh wilayah Nepal.
Larangan media sosial yang sempat menjadi pemicu protes telah dicabut pada Selasa (9/9), sehari sebelum tentara Nepal mengumumkan rencana menggelar dialog nasional dengan perwakilan demonstran, yang diharapkan dapat meredakan krisis politik yang mengguncang negara tersebut.
Baca Juga: 9 Kapal Global Sumud Flotilla Bertolak dari Tunisia Menuju Gaza
Sebagai latar belakang, Nepal memiliki sejarah panjang ketidakstabilan politik setelah beralih dari kerajaan menjadi republik pada 2008. Konflik internal, korupsi, dan lemahnya institusi negara kerap memicu gelombang protes besar. Kerusuhan kali ini menjadi salah satu yang paling destruktif dalam satu dekade terakhir, mengancam stabilitas politik dan perekonomian Nepal, sekaligus memperburuk kondisi sosial masyarakat yang masih memulihkan diri dari dampak pandemi dan bencana alam sebelumnya. []
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Kapal Aladdin Mulai Berlayar dari Tunisia Menuju Gaza
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur