PBB: KETEGANGAN POLITIK DAN KEAMANAN MENGANCAM MASA TRANSISI LIBYA

Tarek Mitri, Perwakilan Khusus dan Kepala Dukungan Misi PBB di <a href=

Libya (Foto: Dok/UN)" width="300" height="243" /> Tarek Mitri, Perwakilan Khusus dan Kepala Dukungan Misi PBB di Libya (Foto: Dok/UN)

New York, 12 Sya’ban 1435/10 Juni 2014 (MINA) – Sekjen Perwakilan Khusus dan Ketua Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) Tarek Mitri mengingatkan, gejolak politik yang melanda Libya saat ini tidak hanya memperlambat laju masa transisi demokrasi, tetapi juga mengancam negara di Afrika Utara itu terjerumus kembali ke dalam konflik dan ketidakstabilan.

“Ada kekhawatiran di kalangan rakyat Libya mengenai konflik yang akan berlarut-larut,” katanya dalam pertemuan dengan 15 badan PBB seperti dilaporkan website resmi PBB yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Selasa.

Dikatakan, krisis yang telah mendominasi panggung politik selama beberapa bulan terakhir telah menimbulkan ancaman bagi transisi politik negara Libya.

Libya, yang telah mengalami transisi demokrasi sejak jatuhnya Muammar al-Qadhafi pada 2011, mengalami ketegangan politik serta gangguan keamanan yang signifikan, terutama di bagian timur negara itu.

Hal itu terutama akibat mun culnya Jenderal Purnawirawan Khalifa Haftar pada pertengahan Mei yang memobilisasi sejumlah unit Tentara Nasional Libya serta unsur-unsur bersenjata yang berafiliasi dengan suku-suku tertentu lainnya. Kelompok in telah dicap sebagai teroris dan dipersalahkan sebagai pelaku kekerasan dan pembunuhan di Benghazi dan wilayah lain di Libya timur yang ditargetkan.

Di tengah tantangan ini, Mr Mitri mengatakan ia telah meningkatkan upaya untuk mendesak semua pihak di Libya agar menyelesaikan kebuntuan politik melalui cara-cara damai, dan memberikan penjelasan kepada mereka bahwa penggunaan kekuatan akan berakibat bencana bagi negara.

“Setelah konsultasi dengan semua pihak terkait, saya akan segera mengadakan pertemuan yang membawa perwakilan dari aktor utama, dengan tujuan membuat kesepakatan tentang prinsip-prinsip interaksi politik, prioritas nasional selama masa transisi, dan tentang cara-cara mengatasi keamanan dan menghindari terjadinya perpecahan, “katanya.

Taruhannya tinggi, katanya lagi, dan tidak memiliki cadangan dalam upaya membantu mencegah Libya menurun ke dalam ketidakstabilan dan kekerasan yang lebih besar.

Meskipun krisis politik dan keamanan yang melanda Libya, proses konstitusional telah membuat kemajuan besar sejak Maret, utusan itu mencatat.

Selain itu, komisi pemilihan negara itu sedang mempersiapkan, dengan dukungan teknis PBB, pemilihan Dewan 200 anggota DPR yang akan menghasilkan Kongres Nasional Umum. Ada 1,5 juta pemilih telah terdaftar untuk pemilu 25 Juni mendatang.

Sementara itu, situasi keamanan terus menghalangi berfungsinya sistem peradilan, dan telah memperlambat laju pembangunan kembali sektor keamanan. (T/P07/EO2 )

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)