Ketua BKSAP DPR RI Serukan Akhiri Standar Ganda dan Kemunafikan dalam Konflik Palestina-Israel

Luanda, MINA – Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon pada forum internasional Sidang Umum ke-147 Inter-Parliamentary Union (IPU), mengatakan, masyarakat telah dilemahkan oleh mentalitas neo-kolonial yang menerapkan standar ganda dan kemunafikan.

Menurutnya, usulan yang mencerminkan semangat perdamaian dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dilemahkan oleh sikap jahiliah di bawah narasi indah demokrasi, hak asasi manusia, dan kapitalisme.

“Saya menyerukan kepada dunia untuk mengakhiri standar ganda dan kemunafikan. Kita harus lebih objektif dan adil. Kejahatan perang tidak dapat diterima dan memalukan untuk menyebut mereka yang memperjuangkan tanah dan kebebasan mereka sebagai teroris, namun pada saat yang sama di belahan dunia lain menyebut mereka sebagai kebebasan pejuang,” jelas Fadli saat Sidang Umum ke-147 IPU di Luanda, Angola, Kamis (26/10), sebagaimana dikutip Parlementaria, Jumat (27/10).

BKSAP DPR RI menyerukan komunitas global untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan kemanusiaan, dan mencari cara untuk menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang adil, memprioritaskan dialog dan negosiasi, serta fokus pada resolusi jangka panjang untuk mengakhirinya permusuhan bukannya memicu ketegangan.

Seiring dengan upaya tersebut, ini juga merupakan momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sistem internasional. BKSAP DPR RI mengajak Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-147 memperkuat efektivitas Sistem PBB. PBB harus bersikap netral dan tidak memihak, melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan, menegakkan keadilan berbasis hukum internasional, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Demi proses perdamaian dunia, maka perlu sepenuhnya memperhitungkan suara negara-negara selatan ke dalam forum internasional. Tata kelola global harus bersifat inklusif, netral, dan mampu melibatkan semua pihak termasuk negara-negara berkembang dan terbelakang.

“Reformasi Dewan Keamanan PBB sangat dibutuhkan untuk memperkuat kemampuannya dalam pelaksanaan hukum internasional. Kita butuh konsensus global di mana tidak ada satu negara pun yang tidak didengarkan,” ujar Fadli.

Menurutnya menegakkan keadilan, perdamaian, dan institusi yang kuat sebagaimana tercantum dalam SDGs-16 tidak akan berhasil, karena kejahatan perang dan pelanggaran HAM seperti terjadi di Palestina terus ditoleransi dan tidak diberi sanksi.

Inter-Parliamentary Union (IPU) sebagai sebuah organisasi global yang demokratis, akuntabel, dan berdiri netral demi terciptanya keadilan, harus lebih tegas dalam menciptakan keadilan global dan menyelesaikan konflik di seluruh dunia.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)