KETUA DPR: RAKYAT INDONESIA HARUS AMBIL PELAJARAN DARI KONFLIK PALESTINA

Jakarta, 13 Rabi’ul Awwal 1435/15 Januari 2014 (MINA) – Ketua DPR RI, Marzuki Ali menyatakan, bangsa Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dari konflik Palestina yang sampai saat ini masih dilanda konflik internal.

“Rakyat Palestina sampai saat ini belum merdeka, salah satu faktor utamanya, mereka tidak bersatu, sehingga mudah bagi Israel merampas tanah dan kedaulatan mereka,”kata Marzuki dalam rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (15/1).

Marzuki menekankan pentingnya persatuan dan rasa toleransi antar sesama rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi tahun politik di 2014 ini.” Kita terdiri atas berbagai macam suku, ras, dan agama. Kepentingan kita pun berbeda. Oleh karenanya kita harus memiliki rasa toleransi agar terwujud persatuan,” paparnya.

“Bangsa Zionis dapat menguasai Palestina, karena di kalangan rakyat Palestina sendiri tidak bersatu. Antar sesama faksi tidak mau bersatu. Itulah sebenarnya sumber malapetaka bagi bangsa Palestina,” tambahnya lagi.

Ketua DPR sangat mendukung jika antar faksi di Palestina terjadi rekonsiliasi, sehingga ada persatuan diantara mereka. “Bangsa Indonesia akan konsisten mendukung perjuangan Palestina menuju persatuan dan kemerdekaannya,” katanya.

Proses Rekonsiliasi

Penasehat Urusan Luar Negeri Kantor Perdana Menteri Palestina, Dr. Bassem Naim mengungkapkan, saat ini sedang berlangsung pembicaraan antara Hamas dengan Fatah untuk mengusahakan persatuan nasional Palestina, disusul pembentukan pemerintahan persatuan nasional, dan berikutnya akan diadakan pemilihan umum setidaknya enam bulan setelah itu.

Bassem Naim mengisyaratkan bahwa Haniyah, petinggi Hamas, secara rutin berdialog dengan Presiden Otoritas Palestina juga pemimpin Fatah, Mahmoud Abbas untuk membuka jalan bagi perkembangan lebih positif meuju rekonsiliasi. “Pembentukan pemerintah konsensus nasional diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu dekat,” kata Naim.

Naim menyatakan, pemerintah baru Palestina akan bertanggung jawab untuk tiga tugas utama, yaitu rekonstruksi Jalur Gaza, penyatuan lembaga-lembaga pemerintah dan penyiapan pemilihan umum.

Pada bagian lain ia juga membantah laporan media yang menyebutkan, pemerintah Palestina secara resmi memberitahu kunjungan pejabat Fatah Azzam Al-Ahmed ke Jalur Gaza.

Mengenai sifat pengaturan keamanan setelah rekonsiliasi, Naim mengatakan bahwa dua gerakan besar Palestina, Fatah-Hamas sepakat untuk menjaga kondisi seperti saat ini di Tepi Barat dan Jalur Gaza sampai terbentuknya pemerintah konsensus nasional.

Saat pembentukannya, pemerintah baru akan bekerja dalam merumuskan keberadaanrkebaparat keamanan atas dasar prinsip-prinsip dan kriteria nasional. Naim juga berbicara tentang pemilihan Dewan Nasional Palestina, yang dianggap kunci di antara lima hal yang be rkaitan dengan rekonsiliasi.

Dia mengungkapkan bahwa kesepakatan antara Hamas dan Fatah sedang disusun bersama walaupun konsensus belum dicapai atas beberapa poin yang belum disepakati.

Seluruh Faksi Palestina Bahas Rekonsiliasi di Jalur Gaza

Sementara itu, faksi-faksi Palestina mengadakan pertemuan darurat dan komprehensif di Gaza City, Ahad (12/1), untuk membahas upaya mewujudkan rekonsiliasi Palestina.

Jameel Mizher, pemimpin Front Populer Rakyat Palestina (PPF), mengatakan bahwa “pertemuan itu diselenggarakan oleh Jihad Islam untuk membahas perkembangan terbaru khususnya mengenai rekonsiliasi.”

Mizher menegaskan, semua faksi Palestina menghadiri pertemuan, termasuk Hamas dan Fatah. “Semua pihak mencari jalan keluar, ,” kata Mizher. Dia menunjukkan bahwa semua faksi Palestina mendorong pelaksanaan rekonsiliasi.

Perkembangan yang sangat penting terjadi dalam upaya rekonsiliasi Palestina baru-baru ini. Mahmoud Abbas menyatakan kesediaannya untuk membentuk pemerintahan transisi dan menjadwal ulang penyelenggaraan pemilu.(T/P04/P012/IR/mirajnews.com)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)