Ketua DPR RI: Ulama Sebagai Penjaga Kebhinekaan

Jakarta, MINA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, bahwa para ulama selain menjaga tradisi beragama yang baik, juga merupakan penjaga kebhinekaan di Tanah Air.

Menurutnya, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lepas dari peran para ulama. Selain perekat ukhuwah kebangsaan, ulama juga penyejuk masyrakat.

“Saya sama sekali tak meragukan kecintaan para ulama terhadap NKRI. Kini alim ulama punya tantangan yang tak ringan. Selain merekatkan ukhuwah kebangsaan, alim ulama juga harus menjadi bagian dari penyejuk masyarakat, bangsa, dan negara,” ujar Bamsoet saat menerima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/7), demikian yang dikutip dari Perlementaria.

Lebih lanjut ia mengatakan, kerukunan antarumat beragama menjadi pondasi utama bagi kelangsungan NKRI. Indonesia tidak boleh terjebak pada konflik berkepanjangan seperti di Timur Tengah yang membawa sentimen agama. Kedamaian dan kelangsungan negara harus dijaga dengan baik.

“Jangan sampai kita terjebak dalam konflik horizontal berkepanjangan yang tak akan ada habisnya. Konflik di berbagai negara Timur Tengah telah menjadi pelajaran penting bagi kita. Agama seharusnya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia, bukan sebagai alat adu domba,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, GNPF Ulama menyampaikan kegelisahan mengenai isu banyaknya tenaga kerja asing (TKA), kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, serta berbagai impor pangan yang masih merajalela.

Pada kunjungannya GNPF Ulama menginginkan Bangsa Indonesia bisa berdaulat di atas kaki sendiri.

“DPR RI telah melakukan banyak sidak maupun kunjungan kerja ke berbagai wilayah yang diduga dibanjiri TKA. Komisi IX baru-baru ini sudah menyidak ke Morowali. Kami sudah tegaskan ke pemerintah, bahwa TKA unskill jangan sampai tumbuh subur di tanah Indonesia. Justru yang harus kita lahirkan adalah pembukaan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air,” urai Bamsoet.

Mengenai kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, saat ini DPR RI dan pemerintah terus menggenjot agar penggunaan APBN bisa dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui politik anggaran yang berpihak kepada rakyat, diharapkan penggunaan APBN mampu menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

“Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan kita saat ini mencapai titik terendah sejak Indonesia memasuki era Reformasi, yakni sebesar 9,82 persen atau sekitar 25,95 juta jiwa. Saya juga akan pastikan penggunaan APBN 2019 nanti bisa dimaksimalkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Misalnya melalui pemberian subsidi benih, pupuk, kredit usaha rakyat, serta berbagai program kesejahteraan lainnya,” ucapnya.

Dalam kunjungan itu, Delegasi GNPF Ulama dipimpin Yusuf Muhammad Karta. Sementara Bamsoet didampingi Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. (R/R10/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)