Jakarta, MINA – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama) menggelar Ijtima’ Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, 27-28 Juli 2018.
Ketua Umum GNPF Ulama yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab Ijtima’, Ustaz Yusuf Muhammad Martak mengungkapkan, 600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia hadir sebagai peserta Ijtima.
“Sedangkan ada sekitar 500 orang undangan yang kami undang untuk hadir dalam acara pembukaan,” kata Yusuf.
Acara pembukaan Ijtima Ulama dilaksanakan Jumat (27/7) malam akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Dubes dari Asia Tenggara, Afrika Hingga Perwakilan PBB Bakal Hadiri Festival Pacu Jalur
Menurut Yusuf, inilah salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRI.
“Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” kata Yusuf.
Yusuf juga menegaskan, di antara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima’ adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin,” tambah Yusuf.
Baca Juga: Guru Besar UI Nilai Rencana RI Tampung Warga Gaza Bisa Sejalan dengan Agenda Israel
Dia juga mengatakan, apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. “Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” ujar Yusuf.
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat Islam juga harus berdaulat.
“Umat Islam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelas Yusuf.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” ungkapnya. (L/R03/RI-1)
Baca Juga: Israel Gunakan Dalih “Israel Raya” untuk Legalkan Penjajahan, Dunia Harus Menolak
Mi’raj News Agency (MINA)