Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Muhammadiyah Harapkan Perbankan Syariah Milik BUMN Fokus Pada UMKM

kurnia - Sabtu, 4 Juli 2020 - 14:30 WIB

Sabtu, 4 Juli 2020 - 14:30 WIB

1 Views ㅤ

Sekretaris Jenderal MUI Dr. Anwar Abbas. (Foto: Rendy/MINA)

Jakarta, MINA – Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas meminta perbankan syariah  Badan Usaha Milik Negara atau BUMN agar fokus kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan tidak kepada usaha besar.

“Adanya rencana kementerian BUMN untuk merger bank-bank syariah milik  BUMN baiknya dipikirkan dengan matang karena akan membuat UMKM semakin tidak diperhatikan,” kata Anwar dalam keterangan tertulis diterima MINA, Jakarta, Sabtu (4/7).

Menurut Anwar, pimpinan bank hasil merger tersebut kemungkinan besar akan terdorong  untuk menyalurkan pembiayaannya kepada perusahaan-perusahan besar atau korporasi.

“Lebih praktis dan cost untuk membiayainya seperti kita ketahui relatif sama dengan usaha kecil. Akibatnya usaha-usaha kecil dan menengah akan terabaikan dan tidak terlayani, padahal jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja yang ada di level UMKM sangat banyak,” ujarnya.

Baca Juga: Soal Perdagangan Indonesia-Israel, Kemenlu: Melalui Negara Ketiga

Meskipun menurut Bank Indonesia masalah UMKM ini sudah diatur lewat PBI NO 17 tahun 2015 pasal 2 ayat 1 dan 2 tetapi pembiayaan UMKM masih sangat kecil – kewajiban pihak bank untuk mengucurkan pembiayaan kepada UMKM hanya 20%.

“Ini tentu terasa tidak adil karena jumlah UMKM di negeri ini 99,99% dan usaha besar hanya 0,01%. Yang jumlahnya 99,99% hanya dapat 20% sementara yang jumlahnya hanya 0,01 dapat pembiayaan sebesar 80%. Padahal jumlah pelaku usaha UMKM sekitar 62 juta dan usaha besar hanya sekitar 5.000,” kats Anwar.

Anwar mengharapkan, pengelolaan perbankan syariah BUMN ini tidak perlu dimerger. Pemerintah fokus saja untuk memajukan UMKM dan tidak boleh masuk ke usaha besar. Usaha besar biar diurus bank-bank lain karena ketimpangan ekonomi yang terjadi di negeri sudah sangat tajam.

“Kebijakan pemerintah jangan menambah ruwet. Seharusnya diarahkan kepada cara untuk menciptakan dan menegakkan keadilan pemerataan ekonomi di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga: Muhammadiyah Punya Komitmen Dukung Perbankan Syariah

Untuk itu, amanat yang harus dibebankan kepada para pimpinannya tidak hanya bagaimana mereka mengedepankan pertimbangan efisiensi tapi juga bagaimana mereka bisa membantu menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi di tengah masyarakat

“Dengsn begitu kita bisa mendongkrak UMKM naik kelas ke level lebih tinggi. sejumlah pelaku ekonomi kelas menengah di negeri ini dalam waktu tidak lama akan semakin kuat dan semakin besar. Keadilan dan pemerataan sebesar-besar kemakmuran rakyat di negeri ini dapat kita wujudkan,” katanya. (L/R4/RS1)

Mi’raj News Agency (MINA)

 

Baca Juga: Wapres Harapkan Peran Otonomi Daerah Majukan Ekonomi Syariah

Rekomendasi untuk Anda

MINA Preneur
MINA Preneur
Ekonomi
Indonesia