Ketua MUI Prof Sudarnoto Tegaskan Penolakan Normalisasi dengan Israel

Jakarta, MINA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan penolakannya terhadap wacana pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel. Pernyataan itu disampaikan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, di mana ia menyebut kemungkinan hubungan diplomatik tergantung pada kemerdekaan Palestina.

“Sejak awal saya menolak normalisasi Indonesia-Israel. Tidak ada alasan membenarkan hubungan diplomatik selama penjajahan dan genosida terhadap rakyat Palestina masih berlangsung,” kata Sudarnoto dalam pernyataan tertulis, Ahad (1/6).

Ia menilai, pembahasan terbuka mengenai normalisasi hubungan diplomatik sangat tidak tepat, mengingat kondisi kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk akibat blokade dan serangan militer Israel. Sudarnoto menyebut hal itu berpotensi mengaburkan arah perjuangan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

“Fokus dunia seharusnya adalah penghentian genosida, penarikan pasukan Israel, pemulihan wilayah Palestina, serta penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel,” ujarnya.

Komentar Sudarnoto muncul setelah Presiden Prabowo bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron, mengatakan bahwa Indonesia “mungkin” membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Sudarnoto menekankan bahwa posisi Indonesia terkait Palestina telah lama didasarkan pada amanat konstitusi dan kebijakan luar negeri bebas aktif yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Ini bukan isu politik biasa. Ini soal prinsip konstitusi dan keadilan global,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf jika pernyataan sebelumnya yang dikutip media telah menimbulkan kesalahpahaman, dan menegaskan bahwa MUI tetap konsisten dalam mendukung Palestina.

Sudarnotyo sekali lagi menegaskan, fokus utama dunia saat ini seharusnya tertuju pada penghentian genosida di Gaza, bukan pada pembicaraan mengenai kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel.

“Yang harus diangkat dan menjadi perhatian mendesak sekarang adalah penarikan penuh pasukan IDF dari seluruh wilayah Palestina, penghentian total agresi dan penghancuran sistematis yang dilakukan Israel, serta pengembalian tanah Palestina yang telah direbut dan diduduki secara ilegal,” kata Sudarnoto.

Ia juga menyerukan agar dunia internasional segera menuntut pertanggungjawaban Israel melalui Mahkamah Internasional (ICJ), serta menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdasarkan amar Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Menurutnya, hanya melalui kemerdekaan penuh Palestina, keadilan dapat ditegakkan dan stabilitas kawasan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Sudarnoto menilai bahwa pembicaraan soal normalisasi hubungan Indonesia-Israel di tengah situasi konflik yang belum selesai adalah isu sensitif yang dapat menimbulkan kesimpangsiuran, kebingungan publik, dan melemahkan posisi moral Indonesia di mata dunia.

“Jangan sampai Indonesia terlihat melunak terhadap penjajahan. Ini bisa berdampak serius pada kredibilitas kita dalam diplomasi global,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia, bersama negara-negara lain yang berpihak pada prinsip keadilan dan hukum internasional, perlu memainkan peran strategis yang lebih aktif dalam mendorong langkah-langkah konkret menuju kemerdekaan Palestina.

“Ini saatnya Indonesia tidak hanya bersuara, tapi juga memimpin,” pungkasnya.

MUI selama ini dikenal aktif menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan menentang agresi genosida penjajah Zionis Israel, termasuk lewat fatwa boikot terhadap produk yang mendukung penjajahan dan terafiliasi pada Zionis Israel.[]

Mi’raj News Agency (MINA)