Ketua MUI Tanggapi Wacana Wajibkan Pembayaran Zakat Digagas Baznas

Ia menyampaikan, MUI secara khusus telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait dengan pengelolaan zakat untuk digunakan sebagai pedoman dan panduan. Fatwa zakat sebagai pedoman dan panduan bagi regulator, pemerintah, lembaga amil zakat dan juga bagi masyarakat.

Khusus bagi amil zakat, kata Kiai Niam, di samping fatwa-fatwa MUI dijadikan panduan, juga keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus bisa memahami fatwa dalam hal pengelolaan zakat tersebut.

Baca Juga: Meriahkan BSP, LDF Al-Kautsar Unimal Gelar Diskusi Global Leadership

“Untuk kepentingan itu, MUI telah mengkonsolidasi aspek kompetensi dan keberadaan DPS dalam upaya melakukan pengawasan syariah di lembaga amil zakat,” imbuhnya.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdl ini mengatakan, MUI juga menginisiasi pertemuan tahunan yang disebut sebagai muntada sanawi. Setidaknya ada tiga tujuan dari muntada sanawi ini.

“Pertama untuk sosialisasi fatwa-fatwa terkait dengan zakat. Kedua, konsolidasi dan kordinasi pengawasan syariah di dalam pengelolaan zakat.”

“Ketiga, muntada sanawi digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dan kewajiban zakat bagi masyarakat yang sudah memenuhi syarat kewajiban zakat.” katanya.

Baca Juga: Enam Relawan UAR Korwil NTT Lulus Pelatihan Water Rescue

Selain itu, kata dia, keberadaan lembaga pemerintah non struktrual dalam hal zakat yakni Baznas diharapkan mendorong kesadaraan masyarakat yang sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat.

“Kemudian korporasi untuk juga membayar zakat, karena secara khusus MUI sudah menetapkan fatwa mengenai zakat perusahaan,” ujarnya.

Kiai Niam mengingatkan, pengelolaan zakat harus tepat sasaran dan sesuai ketentuan syariah. “Yang paling penting adalah bagaimana memastikan pengelolaan zakat itu sesuai aspek syari,” ujarnya. (R/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Syubban Camp, Perkuat Jiwa Kepemimpinan untuk Pembebasan Baitul Maqdis