Nikosia, MINA – Ketua parlemen Libya pada Sabtu (28/12) mendesak masyarakat internasional untuk menolak keabsahan pemerintah yang diakui PBB, yang mengejar hubungan militer lebih dekat dengan Turki.
Libya telah dilanda kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan dan membunuh Pesiden Moammar Gadhafi tahun 2011. Kini ada dua pemerintahan saingan di timur dan barat negara itu.
Dalam refleksi perpecahan politik yang mendalam, parlemen terpilih di timur bersekutu dengan orang kuat militer Khalifa Haftar, yang berperang melawan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang berbasis di Tripoli yang diakui oleh PBB.
“Dalam beberapa hari mendatang, parlemen Libya akan mengambil tindakan untuk memastikan penarikan pengakuan internasional atas pemerintah ini,” kata Ketua Parlemen Aguila Saleh kepada wartawan saat berkunjung ke Siprus, demikian Nahar Net melaporkan.
Baca Juga: Afsel Jadi Negara Afrika Pertama Pimpin G20
Saleh mengatakan, dia telah meminta Menteri Luar Negeri Siprus Nicos Christodoulides untuk “menyampaikan pesan kepada Uni Eropa sehingga menarik pengakuannya atas pemerintah ini (GNA).”
“Sudah waktunya untuk membentuk pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat dan parlemen Libya,” katanya.
Parlemen Libya sendiri telah dilemahkan oleh kepergian beberapa lusin anggotanya yang anti-Haftar ke Tripoli.
Turki pada November lalu menandatangani kesepakatan dengan GNA di Tripoli. Kedua pihak mengklaim sebagian besar Mediterania, bertentangan dengan klaim Yunani dan Siprus.
Baca Juga: Rwanda Kirim 19 Ton Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Pada saat yang sama, Turki meningkatkan bantuan militer ke Tripoli yang memerangi pasukan Haftar untuk menguasai Ibu Kota. (T/RI-1/RS1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Korban Tewas Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tambah Jadi 181 Jiwa
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur