Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam bersama anak-anak Pulau Kera NTT.
Pulau Kera, MINA – Ketua Umum Persaudaran Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menyatakan dalam safari dakwah Parmusi, buta huruf menjadi ancaman serius bagi anak-anak Pulau Kera, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kondisi warga di Pulau Kera, NTT sangat memperihatinkan. Hak-hak dasar sebagai warga negara tidak mereka peroleh,” kata Ketua Umum Parmusi Usamah Hisyam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/2).
Dia mengungkapkan warga Pulau Kera hidup dalam garis kemiskinan. Mereka tidak memiliki identitas atau KTP karena tak diakui sebagai warga oleh Pemerintah Kabupaten Kupang. Perlu waktu sekira satu jam dari Kota Kupang untuk sampai di Pulau Kera.
“Warga pulau yang berpenduduk mayoritas Muslim itu hanya diberi janji-janji manis saat menjelang pilkada. Janji diakui sebagai warga Kupang sirna setelah perhelatan pilkada bubar,” ungkap Hisyam.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Menurut informasi mereka menempati Pulau Kera turun temurun sejak tahun 1900. Sementara Pemerintah Kabupaten Kupang menganggap Pulau Kera tidak berpenghuni dan mereka yang tinggal di dalamnya adalah warga pendatang.
Buta huruf menjadi ancaman serius anak-anak Pulau Kera. Tidak ada satu pun sekolah di pulau yang berpenduduk 411 orang itu. Hal ini yang menjadi perhatian serius Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi).
Pada safari dakwah di NTT, Parmusi meresmikan sekolah informal untuk anak-anak Pulau Kera.
“Kami akan mengirim secara rutin guru-guru untuk belajar anak-anak di sini. Pulau Kera ini kami tetapkan sebagai Desa Madani, desa binaan Parmusi,” ujar Usamah.
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Dikatakan Usamah, Parmusi juga memfasilitasi anak-anak Pulau Kera untuk diikutsertakan ujian Paket C di sekolah Hidayatullah Kupang.
Sementara itu, Usamah mengatakan telah menceritakan kondisi warga Pulau Kera kepada Presiden Joko Widodo. “Saya Desember 2017 bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Saya ceritakan kondisi di sini kepada Presiden. Mudah-mudahan segera ada tindak lanjut,” ungkap Usamah.
Tokoh masyarakat setempat Arsyad Abdul Latief mengungkapkan bahwa di Pulau Kera memang dilarang mendirikan sekolah. Puskesmas pun tidak ada. Bahkan kabarnya warga terancam direlokasi karena Pulau Kera akan dibangun tempat wisata dan kasino.
Luas pulau 40 hektare dikabarkan 25 hektarnya telah dimiliki pengusaha beretnis China. “Kami kabarnya akan direlokasi ke Kupang. Tapi kami akan mempertahankan tanah leluhur ini,” ujar Arsyad. (R/R03/P1)
Baca Juga: Syeikh Palestina: Membuat Zionis Malu Adalah Cara Efektif Mengalahkan Mereka
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur