Ketum JMSI: Sengketa Sahara Segera Berakhir Damai

New York, MINA – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa pada pertemuan di Komite 4 Majelis Umum PBB, yang berlangsung mulai 4-6 Oktober 2023, mengatakan, sengketa Sahara akan segera berkahir dengan damai.

Hal itu ia sampaikan berdasarkan beberapa perkembangan terbaru yang terjadi dalam sengketa Sahara ini. Teguh sendiri lebih memilih istilah “Sahara Maroko” dan bukan “Sahara Barat” karena meyakini, wilayah yang sedang diperbincangkan ini secara historis merupakan bagian dari Kerajaan Maroko sejak lama.

Teguh  pernah mengunjungi Sahara dan bertemu berbagai kelompok masyarakat di kota Laayoune, Boujdour, dan juga Dakhla.

“Saya menemukan pembangunan yang sangat mengesankan di kawasan ini dan jelas memperlihatkan bahwa penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan ini merupakan salah satu perhatian utama Maroko,” ujar Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

“Bagi saya, pembangunan di kawasan ini juga merupakan wujud komitmen Maroko untuk menerapkan usulan perdamaian dalam kerangka otonomi khusus,” sambung anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah ini.

Teguh juga menggarisbawahi peran Kerajaan Maroko di Afrika yang semakin signifikan. Maroko tanpa ragu-ragu memberikan bantuan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sejumlah negara di Afrika. Pengaruh Maroko berkembang jauh hingga ke selatan Afrika.

Namun, menurutnya integrasi sisi utara Afrika masih terganggu aktor yang memanfaatkan isu Sahara ini. Ia menegaskan, penyelesaian masalah Sahara akan mempercepat integrasi tersebut.

“Saat ini kita menyadari bahwa usulan otonomi yang ditawarkan Kerajaan Maroko telah didukung oleh banyak negara di dunia sebagai solusi terbaik dan usulan perdamaian yang paling kredibel. Hal ini juga merupakan solusi paling tepat yang dapat diterapkan dalam konteks geopolitik saat ini demi menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan,” kata Teguh.

Dia menambahkan, hingga saat ini tidak kurang dari 28 negara telah membuka konsulat di kota-kota utama Sahara Maroko, yang berarti itu adalah pengakuan kuat terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas Sahara.

Wartawan senior yang juga dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, ini menjadi petisioner ke-22 dalam daftar petisioner di sesi tahun ini.

Ini adalah kali ketiga dirinya hadir sebagai petisioner sengketa Sahara Barat, setelah sebelumnya di tahun 2011 dan 2012. (R/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)