Knesset Ciptakan UU Pengusiran Legislator Palestina

Oleh: Rudi Hendrik, jurnalis Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Parlemen kolonial Israel, Knesset, menciptakan sendiri kekuatan baru yang kejam. Di jelang akhir Juli 2016, tiga perempat mayoritas knesset/">anggota Knesset (MK) dapat mengusir seorang politisi terpilih jika mereka tidak menyukai pandangan-pandangannya.

Menurut Adalah, lembaga hukum yang mewakili seperlima penduduk Israel yang adalah warga Palestina, menyebut hukum pengusiran itu tidak dimiliki di setiap negara demokrasi di dunia.

Kelompok Adalah mencatat bahwa itu adalah yang terbaru dalam serangkaian undang-undang yang dirancang untuk membatasi hak-hak minoritas orang Palestina di Israel dan mengekang perbedaan pendapat. Juga dikhawatirkan bahwa UU itu dirancang untuk mengosongkan Knesset dari partainya orang Palestina.

“Undang-undang ini melanggar semua aturan dan prinsip demokrasi, minoritas harus terwakili,” kata Mohammed Zeidan, Direktur Asosiasi Hak Asasi Manusia di Nazareth. “Ini mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa adalah mungkin, bahkan diinginkan, untuk menciptakan Yahudi adalah satu-satunya di Knesset.”

Ada empat partai Palestina di parlemen Israel dan tergabung dalam koalisi yang disebut Joint List.

Joint List mengeluarkan surat terbuka pada Jumat (22/7) yang mengingatkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya “ingin Knesset tanpa orang Arab”.

Joint List memiliki 13 kursi saat ini dan menjadi faksi terbesar ketiga di Knesset yang terdiri dari 120 kursi.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Target terdekat dari undang-undang itu adalah Haneen Zoabi, seorang politisi dari partai Balad yang dicerca oleh sebagian besar knesset/">anggota Knesset Yahudi. UU awalnya dinamai “UU Zoabi”.

Akhir bulan lalu, di awal dramatis perjalanan hukum ini, lebih dari selusin knesset/">anggota Knesset Yahudi menyerbu Zoabi saat yang sedang berpidato tentang pakta rekonsiliasi pemerintah Israel dengan Turki, sehingga dia harus dilindungi oleh keamanan Knesset.

Haneen Zoabi knesset/">anggota Knesset Israel etnis Palestina yang dimusuhi oleh knesset/">anggota Knesset Yahudi. (Foto: Friedns123)" width="313" height="210" /> Haneen Zoabi knesset/">anggota Knesset Israel etnis Palestina yang dimusuhi oleh knesset/">anggota Knesset Yahudi. (Foto: Friedns123)

Zoabi, seorang knesset/">anggota Knesset dari etnis Arab atau Palestina tampak sangat marah dengan mengacu pada “pembunuhan” dari 10 aktivis kemanusiaan oleh pasukan Israel pada tahun 2010. Angkatan Laut Israel menyerang armada bantuan. Saat itu, Zoabi berpartisipasi dalam rombongan aktivis yang ingin menembus blokade Jalur Gaza lewat jalur laut. Insiden itu menyebabkan perpecahan hubungan Israel dengan Turki.

Daripada mengkritik knesset/">anggota Knesset Yahudi, Netanyahu justeru mengatakan Zoabi telah “melintasi setiap batas” dengan komentarnya terhadap komando dan “tidak ada ruang untuknya di Knesset”.

Demikian pula, pemimpin oposisi Isaac Herzog menyerukan agar semua pidato Zoabi disensor dari saluran TV Knesset.

“Mereka yang mendukung terorisme terhadap Israel dan warganya tidak akan melayani di Knesset Israel,” tulis Netanyahu di media sosial.

Zeidan menyebut undang-undang baru adalah “eskalasi berbahaya”. Dalam tren yang lebih luas menekan perbedaan pendapat dan menghasut kebencian.

“Kita sedang memasuki era baru. Sebelumnya, ada undang-undang dan kebijakan rasis, tapi sekarang kita dengan cepat menuju fasisme langsung,” katanya.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Menurutnya, hasutan berkelanjutan dari Perdana Menteri Netanyahu terhadap minoritas Palestina bergerak ke jalanan yang akan menciptakan lebih banyak kekerasan dan serangan terhadap warga Palestina.

Polisi kolonial Israel mengatakan, Zoabi dilaporkan telah menolak pengawalan dari keamanan Knesset bulan ini, meskipun tingkat ancaman terhadap dirinya tinggi.

Proses terhadap politisi yang dibenci dapat dimulai dengan dukungan dari 70 knesset/">anggota Knesset. Pengusiran akan dilakukan jika 90 knesset/">anggota Knesset menemukan bahwa politisi tersebut melakukan hasutan rasisme atau mendukung perjuangan bersenjata melawan Israel. Namun, tidak ada definisi dalam undang-undang tentang apa yang dikategorikan “dukungan”.

Kelompok Adalah mencatat, Knesset dapat memperhitungkan laporan legislator dan interpretasi mayoritas dari mereka.

Sampai saat ini, politisi bisa dipecat dari Knesset hanya jika divonis bersalah atas kejahatan yang serius.

Netanyahu mempelopori undang-undang ini pada Februari 2016, setelah Zoabi dan dua rekannya dari Partai Balad di Knesset, Jamal Zahalka dan Basel Ghattas, bertemu belasan keluarga Palestina dari Al-Quds yang anaknya tewas selama serangan “serigala tunggal” atau dalam bentrokan dengan keamanan kolonial.

Ketiga knesset/">anggota Knesset itu berjanji untuk membantu menekan pemerintah agar mengembalikan jenasah korban untuk dimakamkan oleh keluarganya.

Para pejabat Israel mengklaim kunjungan itu sama saja dengan dukungan kepada “teror”. Ketiganya diskor dari Knesset selama beberapa bulan. Di bawah undang-undang yang baru, mereka bisa diusir secara permanen dari parlemen.

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Zahalka, pemimpin partai Balad, mengatakan, knesset/">anggota Knesset Palestina akan menghadapi “pengadilan kanguru”, yaitu knesset/">anggota Knesset yang bermusuhan berfungsi sebagai hakim dan juri.

Dia mengatakan, faksi Joint List sedang mempersiapkan untuk mengirim surat kepada Inter-Parliamentary Union, sebuah organisasi yang mewakili 170 parlemen di seluruh dunia, mendesak untuk mendepak Knesset dari keanggotaan.

Mengingat diperlukan suara tiga perempat untuk pengusiran seorang knesset/">anggota Knesset, sebagian legislator mengklaim UU baru akan hampir mustahil untuk dilaksanakan.

Pada musim panas 2014, selama serangan penjajah Israel di Gaza, komite etik Knesset menskor Zoabi selama enam bulan, periode terpanjang yang pernah diberikan kepada seorang legislator.

Namun, selama wawancara dengan radio Israel, ia mengkritik Palestina di balik penculikan tiga pemuda Israel di Tepi Barat yang diduduki, tapi ia menolak untuk menyebut gerakan perlawanan Palestina sebagai “teroris”.

Zahalka mengatakan, knesset/">anggota Knesset Palestina sekarang menghadapi situasi “luar biasa”.

“Di setiap negara, kekebalan parlemen dianugerahkan kepada legislator sebagai hak lebih daripada warga biasa untuk membantu mereka melaksanakan tugas parlemennya,” katanya. “Hanya di Israel wakil terpilih memiliki kebebasan lebih terbatas dari ucapan dan tindakan dibandingkan warga biasa.” (P001/P4)

Sumber: Tulisan Jonathan Cook di Al Jazeera

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)