Knesset Setujui UU Legalkan Permukiman Israel

Permukiman ilegal Israeldi Tepi Barat. (Foto: dok. Trend News)

Nazaret, 10 Jumadil Awwal 1438/8 Februari 2017 (MINA) – Israel telah meloloskan RUU kontroversial yang melegalkan ribuan rumah di puluhan koloni permukiman ilegal pada lahan Palestina atas kepemilikan khusus di Tepi Barat yang diduduki.

Dewan Knesset (parlemen Israel) menyetujui RUU tersebut merujuk hasil pemungutan suara, Senin (6/2), sebanyak 60 anggota Knesset mendukung RUU, sementara 52 anggota menolak. Delapan lainnya memilih absen atau tidak hadir.

Sebelumnya, perdana menteri Benyamin Netamyahu mengusulkan draft undang-undang tersebut di depan Dewan Knesset untuk mendapat persetujuan dari dewan setelah dibahas pada November tahun lalu.

Netanyahu mengisyaratkan, pihaknya telah memberitahukan hal ini kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bahwa Knesset akan mengadakan pemungutan suara untuk keperluan tersebut. Namun katanya, ia belum mendapat lampu hijau dari pemerintah Amerika Serikat.

Undang-undang ini mendapatkan reaksi yang beragam, pertentangan masih sangat tajam antara partai oposisi dengan partai pendukung pemerintah.

Sebuah radio umum menyebutkan, Yetzaq Herzog ketua partai oposisi mengatakan, undang-undang ini sebuah bencana. Ia menyerukan semua ketua partai untuk menolak RUU tersebut.

Pada Desember kemarin, Dewan Knesset telah menyetujui paragraf kedua dan ketiga. Agar undang-undang ini bisa disahkan dan dijalankan pemerintah harus mendapat persetujuan tiga kali pembahasan.

Undang-undang baru yang sedang digodok untuk disetujui adalah penggusuran tanah khusus Palestina atau milik pribadi untuk tujuan permukiman ilegal israel. Sementara pengadilan menghendaki agar penggusuranh tanah tersebut tidak menimbulkan terpecahnya permukiman penduduk. Dan tanah yang digusur harus ada penggantian uang atau dengan tanah lagi yang seimbang.

RUU ini berlaku bagi sekitar 4.000 rumah permukiman ilegal di Tepi Barat yang dibangun pemukim Israel. Pelegalan permukiman itu berlaku bagi pemukim Israel yang bisa membuktikan ketidaktahuan bahwa mereka telah membangun di atas tanah milik pribadi dan telah menerima dorongan dari negara Israel untuk melakukannya.

RUU ini dipandang sebagai langkah lain menuju aneksasi setidaknya bagi sebagian besar lahan di Tepi Barat, dan dapat menyebabkan pelegalan sejumlah pemukiman ilegal yang dibangun di atas tanah Palestina milik pribadi.

Sementara resolusi DK PBB pada 23 Desember 2016 menyerukan Israel menghentikan secara total perluasan permukimanya di tanah jajahan Palestina. (T/R01/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)