Koalisi Netanyahu Oleng, Partai Shas Mundur di Tengah Tekanan Politik dan Hukum

Widi Kusnadi Editor : Rudi Hendrik - 29 detik yang lalu

29 detik yang lalu

0 Views

Yerusalem, MINA – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan politik serius setelah Partai Shas, salah satu mitra utama dalam koalisi pemerintahannya, mengumumkan pengunduran diri pada Rabu (16/7). Langkah ini menjadi pukulan telak bagi Netanyahu yang tengah dibayangi tuntutan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Partai Shas, partai ultra-Ortodoks yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik Israel, menarik diri dari pemerintahan akibat ketidaksepakatan dengan rencana undang-undang yang mengatur pengecualian wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks. RUU tersebut dianggap terlalu membatasi hak konstituen mereka yang selama ini dibebaskan dari wajib militer.

“Dalam situasi saat ini, tidak mungkin untuk duduk di pemerintahan dan menjadi mitra di dalamnya,” kata Menteri Kabinet dari Partai Shas, Michael Malkieli, saat mengumumkan keputusan partainya.

Pengunduran diri Shas menjadi yang kedua dalam sepekan dari kalangan partai ultra-Ortodoks, memperlemah posisi Netanyahu yang semakin terdesak. Meskipun demikian, Shas menegaskan tidak akan menghalangi legislasi tertentu dari luar koalisi, memberi celah bagi Netanyahu untuk menyelamatkan pemerintahan minoritasnya.

Situasi ini memperparah kondisi politik Netanyahu yang juga tengah disorot dunia internasional. ICC baru-baru ini resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza, yang memperburuk legitimasi internasionalnya.

Partai Likud yang dipimpin Netanyahu belum memberikan komentar resmi terkait pengunduran diri Shas. Namun, Netanyahu memiliki waktu 48 jam sebelum pengunduran diri Shas resmi berlaku, membuka peluang untuk melakukan negosiasi politik guna mempertahankan koalisi.

Pengumuman ini juga bertepatan dengan reses musim panas parlemen Israel (Knesset), memberi Netanyahu waktu hingga musim gugur sebelum kegiatan legislatif kembali bergulir. Namun jika hingga saat itu Netanyahu gagal mempertahankan koalisi, Israel berpotensi menggelar pemilu dini lebih cepat dari jadwal yang seharusnya pada Oktober 2026.

Ketidakstabilan politik ini terjadi di tengah krisis besar yang melanda Israel pasca serangan besar-besaran ke Gaza sejak Oktober 2023 lalu, yang menimbulkan kecaman global dan memperparah tekanan politik dalam negeri terhadap Netanyahu.

Pengamat politik menilai, retaknya koalisi Netanyahu menjadi sinyal lemahnya dukungan politik dalam negeri, terlebih di kalangan religius yang selama ini menjadi tumpuan utama Netanyahu dalam membentuk pemerintahan sayap kanan yang kuat. []

Mi’raj News Agency (MINA)