 Rafah, 12 Rajab 1435/ 11 Mei 2014 (MINA) – Juru bicara Gerakan Fatah Fayes Abu Atiyya menyatakan, pemerintah persatuan Nasional Palestina mendatang akan   berwenang  mengawasi perbatasan Rafah  dari  sisi  Palestina.
Rafah, 12 Rajab 1435/ 11 Mei 2014 (MINA) – Juru bicara Gerakan Fatah Fayes Abu Atiyya menyatakan, pemerintah persatuan Nasional Palestina mendatang akan   berwenang  mengawasi perbatasan Rafah  dari  sisi  Palestina.
Abu Atiyya mengatakan, Mesir menginginkan pemerintah Palestina di bawah kepemimpinan Presiden Mahmud Abbas akan bersedia berhubungan dengannya terlepas dari perjanjian perbatasan Rafah yang ditandatangani Palestina pada 2005, demikian media International Middle East Media Center (IMEMC) seperti dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA) melaporkan.
Pejabat Mesir menyatakan, negaranya menganggap Abbas kunci sahnya Palestina dan pihaknya bersedia berurusan dengan otoritas atau departemen manapun untuk mengawasi perbatasan Rafah asalkan mewakili Presiden Abbas.
Mengomentari rekonsiliasi Palestina dan kesepakatan yang baru-baru dicapai Hamas dan Fatah, Abu Atiyya mengatakan, kesepakatan tersebut kini mengarah penuh pada realitas.
Baca Juga: Puluhan Ribu Warga Palestina Shalat Jumat di Masjid Al-Aqsa
Dia menambahkan, tim rekonsiliasi Palestina yang dipimpin Azzam Al-Ahmad dari Komite Pusat Fatah, kemungkinan akan mengunjungi Mesir dalam beberapa hari mendatang untuk menyelesaikan beberapa isu terkait ini, terutama mengenai pemerintah persatuan yang harus siap dalam jangka waktu lima minggu sesuai kesepakatan.
Rekonsiliasi yang sebelumnya ditengahi Mesir ketika presiden Muhamad Mursi menjabat, dicapai dua minggu lalu, ketika perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Hamas setuju membentuk pemerintah persatuan nasional dan menyerukan pemilihan umum dalam waktu lima sampai enam minggu.
Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Palestina (PPP) Bassam Al-Salhi mengatakan,  “peta jalannya” telah disepakati bersama.
Rencananya dimulai dari pembentukan pemerintah persatuan nasional yang akan bertugas mengatur pemilihan presiden dan parlemen yang akan datang dalam waktu enam bulan. (T/Fauziah/P03/EO2)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
Baca Juga: RS Nasser Terima 30 Jenazah Warga Gaza dari Zionis Israel
 




 
 
															 







 
															 
															 
															 
															 
															 
															 
 
 
															 
															 
															 
															 
															



 Mina Indonesia
Mina Indonesia Mina Arabic
 Mina Arabic Mina Sport
 Mina Sport Mina Preneur
 Mina Preneur