KOALISI PRO-DEMOKRASI KATAKAN DIALOG TIDAK UNTUK PEMIMPIN KUDETA

Kairo, 14 Muharram 1435/18 November 2013 (MINA) – Seorang pemimpin senior dari Aliansi Nasional untuk Pertahanan Legitimasi, sebuah kelompok koalisi pendukung Presiden Mesir terguling Muhammad Mursi, mengatakan, pembukaan dialog mereka tidak termasuk dengan pemimpin kudeta dan mereka yang berlumuran darah di tangannya.

“Kami belum memperpanjang undangan dialog kepada pemerintah kudeta karena dipasang oleh kudeta militer dan menolak menghormati legitimasi konstitusional,” kata Mohamed Ali Beshr, seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin dan mantan Menteri Pemerintah Daerah di bawah Mursi, kepada Anadolu Agency Ahad yang diberitakan Mi’raj News Agency (MINA).

“Tangan kami hanya memberikan kepada partai politik, revolusioner dan tokoh nasional,” tambahnya.

“Ini tidak termasuk pemimpin kudeta dan mereka yang memiliki darah di tangan mereka,” tegasnya.

Hari Sabtu, koalisi meluncurkan dokumen yang menyerukan dialog dengan pasukan revolusioner Mesir dan tokoh nasional untuk mengakhiri kekuasaan militer dan melestarikan persatuan Mesir.

Ia juga menyerukan kesepakatan mengenai langkah ke depan untuk membangun negara modern dan demokratis setelah mematahkan kudeta militer.

Koalisi menyambut semua upaya yang serius untuk mengatasi krisis politik Mesir yang berkepanjangan.

“Tapi tidak akan ada kompromi pada hak-hak para martir dan yang terluka,” tegas Beshr.

Koalisi menetapkan sejumlah langkah untuk membuat setiap dialog sukses, termasuk mengakhiri pertumpahan darah, kampanye kebencian dan bualan media serta penahanan para aktivis pro-demokrasi.

Hal ini juga menuntut pembebasan semua orang yang ditahan sejak penggulingan Mursi oleh tentara pada 3 Juli.

“Kami membedakan antara pembentukan militer yang kita semua hormati dengan pemimpin lembaga ini yang telah berbalik melawan legitimasi, menggulingkan presiden terpilih dan membekukan konstitusi,” kata Beshr.

“Demikian pula, kita menarik garis antara peradilan dan hakim yang telah mendukung kudeta militer terhadap legitimasi konstitusional,” tambahnya.

Pemimpin Ikhwanul Muslimin juga menegaskan menghormati Al-Azhar, kursi tertinggi institusi agama di dunia Muslim.

“Tapi kita tidak setuju dengan imam Al-Azhar (Ahmed al-Tayeb) yang mendukung kudeta militer,” tambahnya.

Al-Tayeb adalah salah satu dari beberapa pemimpin muda, politik dan agama yang berdiri bahu-membahu dengan panglima militer Abdel Fattah al-Sisi, ketika ia mengumumkan penangguhan konstitusi dan penunjukan presiden sementara pada 3 Juli. (T/P09/R2).

Mi’raj News Agency (MINA)