New Delhi, MINA – Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) India mendesak pemerintah Manipur untuk memastikan tidak ada kekerasan lebih lanjut di negara bagian timur laut itu yang dilanda perselisihan antar agama.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa malam (25/7), NHRC juga meminta pemerintah negara bagian untuk menginformasikan bantuan dan rehabilitasi para korban yang terkena dampak kekerasan etnis. NDTV melaporkan.
“Pihak berwenang diarahkan untuk memastikan tidak ada kekerasan lebih lanjut, yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, terjadi,” pernyataan NHRC.
NHRC telah mengamati, dalam sebagian besar hal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia akibat kekerasan yang terus berlanjut di negara bagian Manipur, “laporan tindakan yang diambil dari pemerintah negara bagian ditunggu”.
Baca Juga: Gunung Berapi Kanlaon di Filipina Meletus, 45.000 Warga Mengungsi
“Menjadi penting untuk mengetahui tindakan apa yang telah diambil oleh otoritas, terkait dalam rangkaian insiden yang terus terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama,” lanjut pernyataan itu.
NHRC mengatakan, pihaknya juga telah menanyakan tentang langkah-langkah yang diambil untuk rehabilitasi para korban dan kerabat terdekat.
NHRC menyerukan pemulihan persaudaraan bersama untuk menyelamatkan nyawa manusia dan melindungi properti, baik pribadi maupun publik, menghindari kekerasan, khususnya terhadap perempuan.
NHRC juga mengharapkan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah masyarakat melakukan kekerasan, dan untuk menjaga perdamaian, keharmonisan dan kebersamaan, sebagai salah satu tugas mendasar, seperti disebutkan dalam Pasal 51(A) Konstitusi.
Baca Juga: Pengadilan Belanda Tolak Gugatan Penghentian Ekspor Senjata ke Israel
Kerusuhan di Manipur terjadi karena bentrokan antara komunitas Hindu mayoritas Meitei dan komunitas suku minoritas Kristen Kuki sejak awal Mei 2023. Sedikitnya 130 orang tewas dan 60.000 orang mengungsi.
Minoritas Kuki di Manipur, bersama komunitas suku mayoritas Kristen lainnya di Churachandpur dan distrik-distrik sekitarnya, memprotes permintaan kelompok mayoritas Meitei yang menuntut hak istimewa.
Kekerasan merebak, setelah insiden dua wanita korban pelecehan seksual dan pemerkosaan anggota suku minoritas Kuki, yang dilecehkan dan diserang oleh sekelompok pria dari Meitei. (T/RS2/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Macron Resmi Tunjuk Francois Bayrou sebagai PM Prancis