Komisi I DPR: Pembentukan Angkatan Siber sebagai Alat Negara Diharapkan Perkokoh Kedaulatan

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf berharap usulan pembentukan angkatan siber untuk melengkapi tiga matra TNI sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi.

Menurutnya, istilah “cyber army” di beberapa negara memang sudah tak asing lagi di tengah perkembangan era digital saat ini, sebab dampak dari serangan siber memiliki konsekuensi yang sama beratnya dengan serangan militer.

“Adanya angkatan siber sebagai alat negara dapat memperkokoh kedaulatan dan demokrasi negara. Ini adalah langkah yang wajar dalam menghadapi perkembangan dunia modern yang semakin terhubung secara digital,” kata Almuzammil Yusuf dalam keterangan yang diterima media, di Jakarta, Selasa (15/8)

Oleh karena itu, dia menilai penting bagi Indonesia mempersiapkan angkatan siber yang andal sebagai langkah antisipatif untuk merespons serangan siber dan menjaga stabilitas nasional.

Dia pun berharap angkatan siber digunakan bukan untuk menghadapi rakyatnya sendiri, melainkan untuk melindungi negara dari ancaman asing.

Almuzzammil menambahkan, usulan pembentukan angkatan siber tersebut seharusnya disertai pula dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan dalam hal penggunaan serta tindakan yang diambil oleh angkatan siber.

Hal tersebut, lanjut dia, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi siber berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi maupun hak asasi manusia (HAM).

Sebelumnya pada 9 Agustus 2023, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) TNI Julius Widjojono menilai usulan membentuk angkatan siber untuk melengkapi tiga matra TNI merupakan proyeksi yang ideal tetapi itu butuh dikaji secara ilmiah.

Adapun pada Senin (7/8), Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Andi Widjajanto pada sela-sela acara Seminar Nasional “Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045” di Jakarta, mengusulkan pembentukan angkatan siber sebagai angkatan keempat dari tiga matra TNI.(R/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)